Kesehatan

63 Persen Petugas KPPS Punya Risiko Hipertensi, Ungkap BPJS Bidang Kesehatan

Kertasleces.co.id – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sebanyak 63 persen dari total 398.155 anggota Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki risiko kesehatan, atau sekitar 250 ribu orang, mengalami hipertensi.

Ghufron menjelaskan bahwa dari total 7,9 jt anggota KPPS, atau sekitar 86,4 persen, telah dilakukan menjalani skrining kesehatan. 

“Dari skrining tadi, tadi sudah ada disampaikan, yaitu ada 398.155 yang dimaksud berisiko penyakit, atau 5,83 persen,” kata beliau di konferensi pers di area Jakarta,

Dalam kategori orang dengan risiko tersebut, sekitar 26 persen mengalami hambatan jantung koroner, 8 persen mengidap gagal ginjal kronis, kemudian 3 persen miliki diabetes mellitus melitus.

Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di tempat salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]
Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di area salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]

Ghufron menyatakan bahwa skrining kemampuan fisik adalah bagian dari upaya BPJS Aspek Kesehatan lalu Kementerian Bidang Kesehatan di mengiklankan kondisi tubuh dan juga menghindari penyakit bagi para petugas pemilu. Skrining ini dihadiri oleh dengan berbagai tindakan antisipatif, termasuk penyiagaan petugas kemampuan fisik untuk memonitor serta menyediakan perawatan yang dibutuhkan bagi petugas pemilu.

Menurutnya, skrining akan lebih banyak efektif apabila dijalankan sebelum seseorang mendaftar menjadi petugas, daripada melakukan skrining pasca merekan diterima.

Sementara itu, Menteri Aspek Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga tanggal 18 Februari, tercatat 84 petugas pilpres meninggal, terdiri dari 71 petugas lapangan KPU lalu 13 anggota Bawaslu. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2019 yang mencapai lebih besar dari 500 kematian.

Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa satu kematian pun dianggap terlalu sejumlah bagi pemerintah, teristimewa Kementerian Kesehatan, dikarenakan berdampak pada banyaknya keluarga yang tersebut berduka. Oleh lantaran itu, pemerintah terus berupaya menekan bilangan bulat kematian ini, termasuk dengan menyempurnakan sistem skrining, untuk pesta demokrasi selanjutnya pada tahun 2029.

Related Articles

Back to top button