Kesehatan

63 Persen Petugas KPPS Punya Risiko Hipertensi, Ungkap BPJS Kesejahteraan

Kertasleces.co.id – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa sebanyak 63 persen dari total 398.155 anggota Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempunyai risiko kesehatan, atau sekitar 250 ribu orang, mengalami hipertensi.

Ghufron menjelaskan bahwa dari total 7,9 jt anggota KPPS, atau sekitar 86,4 persen, telah dilakukan menjalani skrining kesehatan. 

“Dari skrining tadi, tadi telah disampaikan, yaitu ada 398.155 yang dimaksud berisiko penyakit, atau 5,83 persen,” ucapannya di konferensi pers di area Jakarta,

Dalam kategori orang dengan risiko tersebut, sekitar 26 persen mengalami kesulitan jantung koroner, 8 persen mengidap gagal ginjal kronis, dan juga 3 persen mempunyai hiperglikemia melitus.

Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di tempat salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]
Petugas KPPS sedang melayani calon pemilih di dalam salah satu TPS Pekanbaru, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Eko Faizin]

Ghufron menyatakan bahwa skrining kondisi tubuh adalah bagian dari upaya BPJS Bidang Kesehatan serta Kementerian Aspek Kesehatan di memperkenalkan kemampuan fisik juga mengurangi penyakit bagi para petugas pemilu. Skrining ini dihadiri oleh dengan berbagai tindakan antisipatif, termasuk penyiagaan petugas kebugaran untuk memonitor kemudian menyediakan perawatan yang dibutuhkan bagi petugas pemilu.

Menurutnya, skrining akan tambahan efektif jikalau dilaksanakan sebelum seseorang mendaftar menjadi petugas, daripada melakukan skrining pasca mereka itu diterima.

Sementara itu, Menteri Aspek Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga tanggal 18 Februari, tercatat 84 petugas pilpres meninggal, terdiri dari 71 petugas lapangan KPU dan juga 13 anggota Bawaslu. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan pemilihan 2019 yang mana mencapai lebih lanjut dari 500 kematian.

Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa satu kematian pun dianggap terlalu banyak bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dikarenakan berdampak pada banyaknya keluarga yang tersebut berduka. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya menekan hitungan kematian ini, termasuk dengan menyempurnakan sistem skrining, untuk pesta demokrasi selanjutnya pada tahun 2029.

Related Articles

Back to top button