Bisnis

Alasan Direktur Hilirisasi Kementerian Pengembangan Usaha Mendadak Diperiksa KPK

Kertasleces.co.id – Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Direktur Hilirisasi bidang Mineral dan juga Batubara dari Kementerian Investasi/Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM), Hasyim Daeng Barang, telah dilakukan diperiksa oleh penyidik terkait pesanan izin tambang yang dimaksud diduga diberikan oleh Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Ghani Kasuba (AGK).

“Pihak terkait diminta memberikan klarifikasi terkait dugaan pemberian izin usaha terhadap pihak swasta, termasuk di area sektor pertambangan, tanpa melalui prosedur yang tersebut sesuai, kemudian menghadapi permintaan dari terdakwa AGK selaku Gubernur Maluku Utara,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (5/3/2024) lalu.

Meskipun begitu, Ali belum memberikan rincian lebih tinggi lanjut mengenai temuan yang tersebut ditemukan oleh penyidik KPK terkait izin tambang tersebut.

Selain itu, Tim penyidik KPK juga telah dilakukan memanggil beberapa orang pejabat terkait tindakan hukum dugaan korupsi yang disebutkan antara lain Kasubdit Perencanaan Produksi juga Pemanfaatan Mineral dan juga Batubara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin juga Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku Utara Bambang Heryawan.

Pihak KPK mengungkapkan bahwa para pihak yang digunakan dimaksud belum hadir di panggilan penyidik KPK untuk memberikan keterangan.

Sebelumnya, KPK telah dilakukan menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), sebagai terperiksa di persoalan hukum dugaan suap terkait proyek pengadaan barang kemudian jasa juga pemberian izin di tempat lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga sudah melakukan penangkapan terhadap Abdul Ghani Kasuba lalu lima orang lainnya yang tersebut juga dinyatakan sebagai terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan serta Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), juga pihak swasta Stevi Thomas (ST) serta Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan juga para terperiksa lainnya berawal pada waktu Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang juga jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK di jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara bergabung juga pada menentukan siapa cuma pihak kontraktor yang akan dimenangkan pada lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan kemudian Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR juga RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan perihal berbagai proyek yang digunakan akan dikerjakan pada Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan lalu jembatan pada Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran tambahan dari Rp500 miliar, pada antaranya pengerjaan jalan lalu jembatan ruas Matuting-Rangaranga, juga pengerjaan jalan juga jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang tersebut menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga setuju lalu mengajukan permohonan AH, DI juga RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah lama selesai di area menghadapi 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang tersebut dimenangkan dan juga menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW kemudian ST. Keduanya juga telah terjadi memberikan uang untuk AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknik penyerahan uang diadakan melalui metode tunai atau melalui pengiriman ke account penampung yang digunakan menggunakan nama bank milik orang lain atau perusahaan swasta. Pengaplikasian akun penampung ini merupakan hasil dari diskusi antara AGK dan juga RI.

Buku akun serta kartu ATM tetap saja berada di tempat bawah kendali RI sebagai orang yang dimaksud dipercaya oleh AGK. Sebagai awal, terdapat dana sekitar Rp2,2 miliar yang digunakan masuk ke tabungan penampung.

Dana yang disebutkan kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi AGK, seperti pembayaran penginapan pada hotel dan juga pembayaran jasa dokter gigi.

Atas perbuatannya terperiksa ST, AH, DI, juga KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan juga RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Related Articles

Back to top button