Lifestyle

Apakah Presiden Boleh Kampanye? Boleh Sih, Asalkan…

Kertasleces.co.id – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden diperbolehkan untuk kampanye menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa waktu lalu Jokowi mengumumkan jikalau presiden boleh kampanye kemudian memihak salah satu paslon asalkan tidaklah memakai infrastruktur dari negara. Lantas sebenarnya apakah Presiden boleh kampanye? 

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, yang digunakan paling terpemting, presiden itu boleh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” ungkap Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dalam Lanud Halim Perdanakusuma, pada Rabu (24/1/2024).

“Tapi yang dimaksud paling penting ketika kampanye bukan boleh menggunakan prasarana negara. Boleh, kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, masa begini nggak boleh, berpolitik boleh, menteri juga boleh,” lanjutnya ketika disinggung persoalan menteri menjadi bagian dari timses paslon capres-cawapres. 

Sebenarnya, selama ini Jokowi tak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden (capres) maupun calon perwakilan presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini, yang digunakan dihadiri oleh pula putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. 

Akan tetapi, ketika ditanya apakah dirinya memihak ke salah satu paslon, orang nomor satu di dalam Indonesia ini pun justru balik bertanya untuk wartawan. “Saya tanya, saya memihak enggak?” katanya disertai dengan senyum simpul. 

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan terkait presiden yang digunakan boleh berkampanye? 

Apakah Presiden Boleh Kampanye? 

Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digunakan mengatur terkait Pemilihan Umum (UU Pemilu), ditetapkan ada banyak pejabat negara yang diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye, antara lain yaitu: 

1. Presiden kemudian delegasi presiden 

2. Pejabat negara lainnya yang pada waktu itu berstatus sebagai anggota partai kebijakan pemerintah (parpol) 

3. Pejabat negara lainnya yang tidak ada berstatus sebagai anggota partai urusan politik bisa jadi melakukan kampanye dengan beberapa ketentuan, pada antaranya bila yang dimaksud bersangkutan sebagai capres maupun cawapres juga anggota pasukan kampanye atau kelompok pelaksana kampanye yang digunakan telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Meski begitu, pada UU Pemilihan Umum juga mengatur bahwa presiden, perwakilan presiden, pejabat negara, juga pejabat area yang tersebut melaksanakan kampanye supaya memperhatikan setiap tugas kemudian kewajibannya sebagai pelopor negara atau daerah. 

Berdasarkan pasala 300 UU Pemilihan Umum disebutkan bahwa selama pelaksanaan masa kampanye, presiden juga perwakilan presiden, pejabat negara, maupun pejabat area harus memperhatikan keberlangsungan tugas sebagai penyelenggaraan negara dan juga penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Tak semata-mata itu, beleid itu juga mengatur tentang pemberian cuti bagi para menteri sebagai anggota kelompok dan/atau pelaksana kampanye. Adapun waktu cuti diberikan selama satu hari kerja tiap pekan selama masa kampanye berlangsung. 

Merujuk pada Pasal 303 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa, pemberian cuti selama masa kampanye ini berlaku pula bagi gubernur juga juga delegasi gubernur, bupati juga delegasi bupati, maupun wali kota atau delegasi wali kota. Sementara itu, untuk kepala dan juga duta kepala tempat yang melaksanakan kampanye secara bersamaan, maka tugas pemerintahan sehari-harinya bisa jadi diserahkan sementara terhadap sekretaris tempat (sekda). 

Aturan Pengaplikasian Fasilitas Negara untuk Kampanye 

Saat ditanya, Jokowi juga menyinggung bahwa Presiden boleh kampanye asalkan tidaklah memakai prasarana negara. Hal ini juga telah terjadi diatur pada undang-undang. 

Disebutkan bahwa pada waktu masa kampanye, presiden, delegasi presiden, pejabat negara, juga pejabat tempat dilarang memakai infrastruktur negara. Adapun prasarana negara yang tersebut dimaksud, yaitu: 

1. Mobilitas, seperti kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pegawai, maupuan alat transportasi dinas lainnya. 

2. Rumah dinas, gedung kantor, rumah jabatan milik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot), kecuali yang digunakan ada dalam wilayah terpencil yang tersebut mana penyelenggaraan kampanyenya harus dilaksanakan dengan cara memperhatikan prinsip keadilan. 

2. Sarana perkantoran, radio daerah, sandi/telekomunikasi dari pemerintah, pemprov, pemkab, maupun pemkot, lalu peralatan negara lainnya. 

3. Fasilitas negara lainnya yang dimaksud semua atau sebagaian dibiayai oleh Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD). 

Adapun infrastruktur negara yang digunakan berhubungan dengan pengamanan, kesehatan, juga protokoler untuk presiden lalu perwakilan presiden tetap memperlihatkan akan diberikan meskipun selama masa kampanye. Hingga capres dan juga cawapres selama masa kampanye juga akan mendapat prasarana pengamanan, kesehatan, juga pengawalan yang dimaksud seluruh pembiayaannya bersumber dari APBN. 

“Calon presiden dan juga calon perwakilan presiden yang mana bukanlah presiden kemudian perwakilan presiden, selama kampanye diberikan prasarana dalam bentuk pengamanan, kesehatan, juga pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” bunyi dari Pasal 305 ayat (3) UU Pemilu. 

Demikianlah jawaban berhadapan dengan pertanyaan apakah Presiden boleh kampanye. Semoga informasi ini bermanfaat juga menambah wawasan! 

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button