Kertasleces.co.id – JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi pencemaran yang dimaksud disebabkan oleh polusi plastik dan juga memitigasi dampaknya. Hal ini dikatakan oleh
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah serta B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati.
Pandangan Rosa Vivien disampaikan di sesi mewakili Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) pada Pertemuan The Fourth Session Of The Intergovernmental Negotiating Committee To Develop An International Legally Binding Intrument On Plastic Pollution, Including In The Marine Environment di area Ottawa, Kanada, Rabu 23 April 2024.
“Instrumen yang dimaksud juga harus bersifat komprehensif, pragmatis, seimbang, inkusif lalu transparan berdasarkan kajian ilmiah yang digunakan telah lama ada,” kata Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien pada keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Rosa Vivien menekankan beberapa prioritas regional dan juga rekomendasi pentingnya penanganan pencemaran lintas batas yang digunakan disebabkan oleh polusi plastik serta memitigasi dampaknya dengan tetap memperlihatkan mempertimbangkan kepentingan nasional para pihak.
“Pembangunan berkelanjutan, common but differentiated responsibility, kerja identik internasional kemudian kondisi dan juga kemampuan masing-masing negara pada penerapan instrumen yang disebutkan pada masa yang akan datang,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Rosa Vivien, pemerintahan Indonesia memperkuat penuh terbentuknya perjanjian internasional yang disebutkan sebagai salah satu wujud dukungan internasional di menyelesaikan pencemaran lingkungan yang dimaksud diakibatkan oleh polusi plastik.
“Sebagaimana telah lama diketahui, polimer plastik adalah hasil turunan dari produk-produk minyak bumi yang sulit terdegradasi secara alami lalu menyebabkan polusi lalu kehancuran teristimewa bagi habitat perairan khususnya ekosistem laut. Beberapa penelitian menyebutkan telah lama ditemukan elemen mikroplastik pada tubuh organisme perairan yang digunakan apabila tidak ada segera dijalankan penanganan dapat mempengaruhi kualitas rantai energi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Pada pembukaan ini, Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin oleh Rosa Vivien, didampingi Duta Besar RI di area Ottawa, Daniel Tumpal S Simanjuntak, berpartisipasi secara terlibat menyuarakan kepentingan eksekutif Indonesia lalu Organisasi Multilateral.
Seperti diketahui, pertemuan The Fourth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to develop an International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution, including in the Marine Environment (INC-4) telah lama dibuka secara resmi pada tanggal 23 April 2024 oleh INC Chair Luis Vayas Valdivieso, yang juga merupakan Duta Besar Republik Ekuador untuk Kerajaan Inggris. Pertemuan ini merupakan mandat dari rapat United Nation Environmental Assembly (UNEA) 5 yang digunakan sudah pernah dilaksanakan tahun 2022.
