Bisnis

Beda Perspektif Jokowi juga Sri Mulyani Jelang Pencoblosan 14 Februari 2024

Kertasleces.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai sikap juga pandangan berbeda terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dimaksud akan datang dijalankan 2 pekan lagi atau 14 Februari 2024.

Beda pandangan ini terkait masing-masing sikap, dimana Jokowi mengungkapkan bahwa Presiden boleh melakukan kampanye lalu memihak, bahkan ketegasan itu ia kuatkan dengan menghadirkan kertas besar yang digunakan menunjukan bukti pasal pada UU Pemilihan Umum yang mana mengatur hal tersebut.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya komunikasikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, ini saya tunjukin (menunjuk kertas print berisi pasal UU Pemilu). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di dalam Pasal 299 bahwa presiden dan juga perwakilan presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas,” kata Jokowi pada Istana akhir pekan lalu.

Jokowi menyatakan pasal yang disebutkan telah jelas. Jokowi meminta-minta pernyataannya tidaklah ditarik ke mana-mana.

“Itu yang dimaksud saya ungkapkan ketentuan mengenai UU Pemilu, jangan ditarik ke mana-mana,” ucapnya.

Sri Mulyani (Instagram)
Sri Mulyani (Instagram)

Pandangan Jokowi ini sangat berbeda dengan Sri Mulyani, dimana dirinya menekankan sebuah netralitas pada menghadapi pencoblosan. Pesan ini jelas dikatakan dirinya terhadap para anak buahnya yang notabene adalan ASN.

Hal yang dimaksud dikatakan Sri Mulyani pada waktu memberikan arahan terhadap Direktorat Jenderal Bea kemudian Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.

Menurut Sri Mulyani sebagai ASN telah menjadi keharusan apabila menjaga netralitas.

“Tahun pemilihan jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang digunakan sudah ada menjadi keharusan,” kata dia, pada keterangannya disitir Hari Jumat (26/1/2024).

Menurut beliau setiap ASN miliki preferensi pada setiap hajatan kebijakan pemerintah seperti pemilihan raya ini, namun ia menekankan hal yang disebutkan harus rahasia.

“Anda dapat punya preferensi apa belaka lakukan pada ketika anda pada kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang lalu diatur oleh tata krama,” tuturnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button