Nasional

Bidik Menteri Bahlil Terkait Dugaan Suap Izin Tambang, Pimpinan KPK: Saya Berharap Wartawan TEMPO Beri Sedikit Clue

Kertasleces.co.id – Nama Menteri Penyertaan Modal Bahlil Lahadalia mendadak disorot serta menjadi pembahasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran disebut-sebut menerima suap dari perizinan tambang. Dugaan suap Menteri Bahlil itu mencuat dari hasil investigasi Majalah TEMPO.

Soal nama Bahlil yang dimaksud pada masa kini menjadi obrolan pimpinan lembaga antirasuah itu diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Ya informal saja, pas ketemu, ada berita Tempo menarik nih laporan investigasi,” ujar Alexander Marwata pada waktu ditemui awak media dalam gedung Merah Putih KPK, Ibukota pada Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, pemberitaan Majalah TEMPO juga menjadi informasi bagi pusat pengaduan penduduk KPK. Alex meyakini pemberitaan itu ditulis dengan berbasis data.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Suara.com/Yaumal)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Suara.com/Yaumal)

“Tentu itu juga jadi informasi buat kami di tempat dumas (pusat pengaduan masyarakat) supaya lakukan telahan informasi-informasi-informasi itu. Saya yakin wartawan menulis itu juga berbasis data,” tegasnya.

“Saya sih berharap wartawan yang dimaksud nulis atau investigatornya dari TEMPO itu bisa saja memberikan sedikit clue juga ke kami,” sambungnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengamini, pemberitaan itu menjadi pembicaraan mereka.

“Secara bersama-sama secara formal, resmi itu belum. Tetapi kami telah mulai mendiskusi person per person oleh pimpinan,” katanya.

Namun demikian hal itu nantinya akan menjadi pembahasan pimpinan KPK.

“Kami akan bahas nanti, terkait dengan hal itu nanti kami bahas begitu,” katanya.

KPK Didesak Periksa Bahlil

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak KPK memeriksa Bahlil pada kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Pengaplikasian Lahan kemudian Penataan Investasi.

Disebutnya, dengan jabatan itu Bahlil diduga melakukan penyalagunaan wewenang pada mencabut lalu mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di dalam beberapa daerah.

Mulyanto menyebut, Bahli dikabarkan menerima uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di area masing-masing perusahaan sebagai imbalan pengaktifan kembali izin tambang.

Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (Antara)
Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (Antara)

“Keberadaan satgas penataan pemakaian lahan serta penataan pembangunan ekonomi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM sebab UU lalu kepres terkait usaha pertambangan ada di dalam wilayah kerja Kementerian ESDM bukanlah Kementerian Investasi,” kata Mulyanto lewat keterangananya.

Selain itu, perwakilan ketua Fraksi PKS ini juga menyebut, satgas yang dimaksud dipimpin Bahlil sarat kepentingan politik. Terlebih menurutnya, dibentuk jelang kampanye pilpres 2024, sehingga dinilai sebagai upaya legalisasi pencarian dana pemilihan umum untuk salah satu peserta.

“Terlepas dari urusan urusan politik saya mengawasi keberadaan satgas ini akan merusak biosfer pertambangan nasional. eksekutif terkesan semena-mena di memberikan wewenang ke lembaga tertentu,” tegasnya.

“Urusan tambang yang mana harusnya jadi wewenang Kementerian ESDM sekarang diambil alih oleh Kementerian Investasi. Padahal terkait pengelolaan tambang bukan melulu sanggup dilihat dari sudut pandang penanaman modal tapi juga terkait lingkungan hidup lalu kedaulatan pemanfaatan sumber daya alam nasional,” jelas Mulyanto

Related Articles

Back to top button