Bisnis

DPRD Ibukota Indonesia Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat

Kertasleces.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI DKI Jakarta mengupayakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Ibukota Indonesia (RUU DKJ) guna meyakinkan fungsi lalu tanggung jawab inti otoritas Provinsi DKI.

“Mudah-mudahan anggota DPR-RI yang digunakan berasal dari tempat pemilihan Ibukota dapat mempercepat proses penyusunan RUU Kekhususan Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI DKI Jakarta Misan Samsuri terhadap media, di area Jakarta, pada hari Selasa.

Misan menjelaskan bahwa desakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa RUU DKJ menjadi dasar bagi pengelolaan Ibukota Indonesia juga menegaskan hak juga kewajiban wilayah terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya, proses perencanaan pembahasan terkesan berjalan lambat teristimewa terkait status Ibukota Indonesia sebagai Ibu Kota.

Terlebih, beliau mengatakan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum pemilihan 2024 sehingga tiada terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Perkotaan Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan pada DPR, bagaimana kemudian Ibukota tidak ada jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ucapnya, diambil dari Antara.

Status DKI DKI Jakarta tertuang pada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang otoritas Provinsi DKI Ibukota Indonesia sebagai Ibu Daerah Perkotaan NKRI dan juga implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan melawan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Pusat Kota Negara (IKN).

Sebelumnya, Pelaksana Tindakan (Plt) Gubernur DKI Ibukota Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Ibukota Indonesia pada waktu ini masih memegang status Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan (DKI).

“Ya, RUU DKJ-nya sedang pada proses. Jadi, ketika ini Ibukota Indonesia masih masih menjadi Ibu Kota,” ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pada waktu dekat akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pengunduran status DKI Jakarta sebagai Ibu Pusat Kota mulai 15 Februari 2024.

“Saat ini, DKI tidaklah miliki status, kemudian itulah yang dimaksud menggerakkan kita untuk mempercepat pembahasan RUU DKJ,” kata Supratman.

Related Articles

Back to top button