Nasional

Gaduh Status Ibukota Tak Lagi Jadi Daerah Khusus Ibu Kota: Ini adalah yang digunakan Bakal Terjadi!

Kertasleces.co.id – Publik pada media media sosial X gaduh terkait status DKI Jakarta yang dimaksud sudah ada bukan lagi menjadi ibu kota per 15 Februari 2024 buntut dari UU Ibu Perkotaan Negara (IKN). Merujuk pada UU IKN, status DKI Jakarta sudah ada tidaklah lagi menjadi tempat khusus ibu kota (DKI).

Menurut ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas, pada waktu ini pihak mempercepat proses inovasi RUU Daerah Khusus Ibukota (DKJ) menjadi undang-undang.

“Sekarang DKI ini tak ada statusnya. Nah itu yang mana memproduksi kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ujar Supratman diambil dari laman resmi DPR RI.

Baca juga:

  • Videonya Viral, Imam Shamsi Ali Kritik Prabowo Nyanyikan Mars Siliwangi ke Solihin GP

Ditambahkan oleh Supratman, pembahasan draft RUU DKJ dengan Mendagri Tito Karnavia itu nantinya akan mengulas secara detail status kekhususan Jakarta.

Namun menurut politisi Gerindra tersebut, kekhususan DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Statusnya nanti akan dibicarakan dengan pihak pemerintah, diwakili oleh Kemendagri.

“Pikiran terhadap kekhususan itulah yang mana melahirkan gagasan salah satunya menyangkut persoalan Pasal 10, kan namanya tempat khusus. Salah satu poinnya disamping tempat khusus buat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan juga lain sebagainya,” jelasnya.

Baca juga:

  • Digoda 16 Persen, Ganjar Beri Jawabannya Tak Terduga

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna menyatakan bahwa telah ada surat Presiden terkait pembahasan RUU DKJ.

Menurut Dasco, Presiden Jokowi telah dilakukan menugaskan lima menteri untuk mengkaji RUU DKJ bersatu DPR RI. Salah satu menteri yang ditugaskan oleh Jokowi ialah Mendagri Tito Karnavian.

Selain Mendagri, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, lalu Menteri Hukum serta Hak Asasi Orang Yasonna H. Laoly.

“Bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah di pembahasan rancangan undang-undang, pada undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI,” ujar Dasco seperti disitir dari Antara.

Pada 6 Februari 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga yang dimaksud dipimpinnya sudah pernah menerima surat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus DKI Jakarta (RUU DKJ).

Puan menyatakan surat dari presiden yang disebutkan nantinya akan diproses sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang mana berlaku. Saat ini belum ada mekanisme yang mana dijalankan masalah RUU DKJ lantaran DPR baru menerima surat dari presiden.

Pada Desember 2023, Badan Legislasi DPR RI juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Indonesia untuk dibahas di area tingkatan selanjutnya.

Dari sembilan fraksi yang mana sudah menyampaikan pandangan, sebanyak delapan fraksi menyetujui dan juga satu fraksi menolak.

Delapan fraksi menyetujui dengan catatan adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional. Sedangkan satu fraksi yang mana menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Related Articles

Back to top button