Nasional

Ganjar Pranowo juga Eks Direktur Bank Jateng Dilaporkan ke KPK, Hal ini Kasusnya!

Kertasleces.co.id – Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dilaporkan terkait perkara dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Tak belaka itu, mantan Direktur Bank Jawa Tengah (Jateng) berinisial S juga dilaporkan menghadapi tindakan hukum serupa. 

Pelaporan terkait dugaan gratifikasi Ganjar juga mantan Direktur Bank Jateng itu dilayangkan oleh Indonesia Police Watch (IPW). 

Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso nilai perkara dugaan gratifikasi yang tersebut diduga melibatkan Ganjar pada waktu masih menjabat Gubernur Jawa Tengah itu mencapai Rp100 miliar.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ketika dipanggil MKD DPR. (Suara.com/Novian)
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ketika dipanggil MKD DPR. (Suara.com/Novian)

“(Yang dilaporkan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP (Ganjar Pranowo),” kata Sugeng Teguh Santoso dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, dugaan gratifikasi berasal dari perusahaan asuransi yang tersebut berkaitan dengan Bank Jateng.

“Dugaan penerimaan gratifikasi serta atau suap yang tersebut diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang mana memberikan pertanggungan jaminan kredit terhadap kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback,” ujarnya.

Jumlah cashback itu, dikatakan Sugeng, berkisar 16 persen dari nilai premi. Jumlah itu selanjutnya dialokasikan ke tiga pihak.

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. (Sebanyak) 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah area atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5 persen diberikan terhadap pemegang saham pengendali Bank Jateng, yang dimaksud diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP (Ganjar Pranowo),” paparnya.

Disebutnya dugaan penerimaan gratifikasi yang disebutkan berlangsung sejak 2014 sampai dengan 2023.

“Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin saja lebih besar dari Rp100 miliar untuk yang mana 5,5 persen itu. Karena itu tiada dilaporkan ini bisa jadi diduga aksi pidana,” kata Sugeng.

Laporan itu disampaikan IPW ke pusat pengaduaan rakyat Gedung Merah Putih KPK.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW.

“Setelah kami cek, betul ada laporan rakyat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih besar dahulu oleh bagian pengaduan rakyat KPK,” kata Ali.

Related Articles

Back to top button