Nasional

Gerindra Sebut DPR RI Lebih Baik Bahas Hak Sopir Angkot Ketimbang Hak Angket Kecurangan pemilihan raya

Kertasleces.co.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan kontra dengan usulan hak angket terkait kecurangan pemilihan raya 2024 yang tersebut disampaikan di sidang paripurna DPR RI.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan banyak ruang konstitusional bagi publik untuk menggunakan hak-haknya. Selain itu, Kamrussamad juga mengaku sudah mendengar sejumlah keluhan dari masyarakat.

“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dalam dunia telah lama mampu memberikan ruang konstitusional untuk rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu kami di dalam lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang,” kata Kamrussamad di sidang paripurna di dalam DPR RI, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (5/2/2024).

Masalah yang paling sejumlah dikeluhkan, kata Kamrussamad, adalah kesulitan pengangguran hingga lapangan kerja. Ia mengklaim tidak ada pernah mendengar rakyat ingin mengusulkan hak angket kecurangan Pemilihan Umum 2024.

“Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka itu adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukanlah hak angket. Yang diperlukan dia justru adalah hak para sopir angkot,” jelas Komisi XI.

Kamrussamad menyampaikan ketimbang mengkaji usulan hak angket, lebih lanjut baik Anggota DPR RI mengeksplorasi nasib juga hak para sopir angkot.

“Hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu anak-anaknya dia masa depannya sekolahnya belum tentu mereka itu bisa jadi memenuhi keinginan dasar mereka,” ujar dia.

Lebih lanjut, Kamrussamad menyatakan usulan hak angket menjadi respons yang tersebut buruk dari para kontestan pemilihan 2024.

“Saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan sampai respons dari teman-teman yang dimaksud bukan siap kalah menunjukkan pada sejarah kita merupakan respons terburuk sepanjang reformasi ini,” tutur Kamrussamad.

“Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang digunakan telah lama digunakan disiapkan oleh Undang-Undang, telah menuduh pemilihan umum ini curang. Hal ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan juga bangsa kita ke depan,” lanjutnya.

PKS-PKB Usul Hak Angket

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilihan raya 2024.

Hal itu disampaikan Luluk pada intrupsinya pada sidang paripurna pengaktifan masa sidang IV di tempat Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Luluk menyampaikan, sangat naif apabila DPR RI kekinian tak menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan yang mana terjadi di dalam pemilihan raya 2024.

Legislator PKB, Luluk Nur Hamida pada waktu interupsi di dalam sidang paripurna DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)
Legislator PKB, Luluk Nur Hamida pada waktu interupsi dalam sidang paripurna DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)

“Maka saya kira, alangkah naifnya bila lembaga komite perwakilan rakyat hanya sekali diam semata serta membiarkan seolah-sekolah tidak ada terjadi sesuatu,” kata Luluk.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menelusuri kecurangan juga pelanggaran yang mana terjadi sepanjang proses Pemilu.

“Saya Aus Hidayat Nur Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A4 55 ingin komunikasikan aspirasi sebagian warga agar DPR RI menggunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan serta praduga rakyat melawan beberapa orang permasalahan pada penyelanggaraan pemilihan raya 2024,” ujar Aus di area Kompleks Senayan, Ibukota Indonesia Pusat.

Aus kemudian membeberkan alasan Fraksi PKS mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu. Poin pertama, supaya Pemilihan Umum 2024 bisa jadi berjalan seutuhnya dengan adil dan juga jujur.

Selain itu, Aus menyatakan bahwa Anggota DPR RI harus merespons terjadinya kecurangan juga pelanggaran Pemilihan Umum lewat hak angket.

“Kedua, munculnya berbagai kecurigaan lalu praduga di area berada dalam masyarakat, perihal terjadinya kecurangan lalu pelanggaran pada penyelanggaraan pemilihan perlu direspons oleh DPR RI secara bijak dan juga proporsional,” kata Aus.

Lebih lanjut, Aus menyampaikan bahwa hak angket merupakan hak istimewa DPR RI untuk menjawab kecurigaan dan juga praduga terkait penyelanggaran pemilihan raya 2024.

Related Articles

Back to top button