Nasional

Gibran Jadi Cawapres, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pakar UNS: Etika Nggak Pas!

Kertasleces.co.id – Presiden Jokowi menegaskan bahwa presiden hingga menteri boleh berkampanye lalu memihak di dalam Pemilu. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di dalam Pangkalan TNI AU Halim Jakarta, Rabu (24/1/2024). Namun, pernyataan yang dimaksud banyak mengundang reaksi beragam dari masyarakat.

Apalagi putra sulungnya Wali Daerah Perkotaan Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontestan di tempat Pilpres 2024 sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara UNS, Agus Riewanto menyatakan secara formal tiada ada aturan yang dimaksud melarang presiden berkampanye juga memihak.

“Tetapi secara etik, nilai moralitas, kepantasan kemudian kepatutan saja. Kalau presiden itu terlibat memperkuat berkampanye untuk salah satu calon. Meskipun tiada menggunakan infrastruktur negara itukan berarti berpihak,” kata beliau untuk Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Agus menjelaskan padahal ketika seseorang menjadi presiden itu sejak awal telah dibaca sumpah jabatan sebagai presiden. 

Itu bekerja untuk nusa lalu bangsa, untuk seluruh rakyat Indonesia jadi tidak ada boleh memihak salah satu paslon yang dimaksud sedang berkompetisi pada pilpres.

“Ini tentang kepatutan dan juga kepantasan saja, ukurannya kan patut kemudian pantas, baik juga buruk. Sekiranya pantas nggak kalau itu dijalankan oleh pribadi presiden, sementara anaknya adalah calon delegasi presiden,” paparnya.

Menurutnya mungkin saja orang masih dapat menerima kalau tiba- tiba orang-orang yang digunakan mencalonkan itu tidak ada ada hubungannya dengan presiden.

Tapi ini ada hubungannya antara presiden dengan salah satu cawapres. 

“Itu masalahnya, ketidakpantasan di area situ oleh sebab itu anaknya mencalonkan diri. Di situ lah letak utama kepantasan secara etik,” ungkap dia.

Dengan itu semua maka dipastikan akan tidaklah adil, dipastikan akan diskriminasi.

“Presiden itukan kepala negara serta kepala pemerintahan. Pemerintahan pasti berpihak, itu nggak pas secara etika,” jelasnya.

Seharusnya presiden, lanjut dia, tidak ada menyatakan itu kemudian tidaklah melakukan itu.  Karena itu akan menyebabkan multitafsir yang mana sangat luas, salah satunya adalah orang akan mengawasi presiden tiada netral, oleh sebab itu salah satu cawapres adalah putra kandungnya. 

“Seharusnya bukan diadakan oleh presiden. Karena presiden itu contoh lalu suri teladan bagi pejabat publik,” tandas dia.

Kontributor : Ari Welianto

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button