Bisnis

GovTech Segera Diluncurkan Jokowi, Dokumen KTP Cs Bersiap Digital

Kertasleces.co.id – BUMN Peruri bersiap untuk menjadi Government Technology (GovTech) yang digunakan pada beberapa bulan ke depan akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

GovTech sendiri adalah kelompok pengelola digital yang mana bertugas memandu keterpaduan layanan digital secara nasional.

Peruri sendiri telah dilakukan berhasil menjalani perubahan fundamental perusahaan pada era digital tanpa meninggalkan kompetensi utamanya (core competence) sebagai penjamin keaslian (authenticity guarantor) lalu perusahaan teknologi high security.

Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri, menyatakan kesiapan Peruri pada memperkuat pemerintah.

“Sebagai perusahaan penjamin keaslian dan juga perusahaan teknologi high security, kompetensi utama kami memberikan peran kunci di penugasan GovTech Indonesia. Kami siap menjadi motor penggerak pada menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam Indonesia,” kata beliau pada keterangannya dalam Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dwina menjelaskan dengan portofolio digital capabilities yang tersebut kuat, Peruri pada saat ini siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah pada mengakselerasi perubahan fundamental digital, memberikan solusi inovatif, kemudian mengupayakan visi pemerintah menuju pelayanan masyarakat yang lebih banyak efisien dan juga terpercaya.

“Seiring perkembangan zaman yang semakin terdigitalisasi, Peruri sudah mampu beradaptasi lalu bertransformasi bukanlah semata-mata mempertahankan kapabilitasnya di teknologi security printing, tapi juga sudah pernah mengembangkan kapabilitasnya di bidang teknologi security digital,” paparnya.

Perkembangan strategis ini terlihat dari inovasi regulasi yang dimaksud berkaitan dengan Peruri, dari Peraturan otoritas Nomor 32 Tahun 2006 menjadi Peraturan eksekutif Nomor 6 Tahun 2019. Perubahan ini mencakup penambahan kegiatan usaha Peruri dalam bidang jasa digital sekuriti, menandai ekspansi bidang usaha merek ke ranah digital.

Transformasi ini tidaklah cuma terbatas pada aspek regulasi, tapi juga berdampak pada produk-produk yang tersebut dihasilkan oleh Peruri. Mereka pada masa kini menciptakan hasil hybrid yang mana mengintegrasikan teknologi digital pada produk-produk cetakannya pada rangka meningkatkan kualitas keamanan seperti Paspor Elektronik. Contoh lain dari pengembangan komoditas lainnya adalah meterai elektronik, yang mana merupakan versi digital dari komoditas fisiknya yaitu meterai tempel. Selain itu, Peruri telah terjadi meluncurkan berbagai layanan digital business solution seperti Peruri Sign, Peruri Code, kemudian Peruri Trust sejak 2019.

Dalam memperkuat inisiatif industri digitalnya, Peruri mempunyai infrastruktur digital yang tersebut mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian mereka pada berbagai barometer, seperti digital talent yang tersertifikasi sebanyak 100%, skor III+ pada Skala Ketenteraman Data yang menandakan adanya jaminan keamanan data lalu informasi, skor 4.06 pada Cyber Security Maturity mencerminkan komitmen Peruri untuk meyakinkan tingkat keamanan yang mana tinggi pada setiap interaksi digital, skor INDI 4.0 sebesar 3,05 yang menggambarkan kesiapan pada menghadirkan solusi terkini kemudian inovatif, kemudian sertifikasi manajemen keamanan informasi ISO 27001 menunjukkan bahwa Peruri menjunjung tinggi standar internasional di menjaga keamanan informasi yang dimaksud vital bagi pemerintah dan juga masyarakat. Selain itu, merek juga mencapai skor IT Maturity Level sebesar 3.5, yang dimaksud menunjukkan kematangan teknologi informasi yang digunakan merekan miliki.

Pencapaian ini sudah pernah meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap Peruri. Pada akhir 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan juga Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang tersebut menunjuk Peruri sebagai Government Technology Agency atau GovTech Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ketika ini pemerintah sedang menyiapkan sebagian area yang akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan perubahan struktural digital layanan pemerintah.

“Utamanya terkait integrasi sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, kegiatan keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online,” jelasnya melalui keterangan pers, Hari Jumat (19/1/2024).

Anas menyebutkan bahwa Jokowi secara spesifik meminta-minta pilot project ini diadakan sebelum perubahan fundamental digital berjalan secara nasional.

“Presiden mengajukan permohonan ada beberapa pemerintah tempat untuk dijadikan pilot project yang digunakan sistem pelayanannya telah dilakukan terintegrasi dengan baik sebelum perubahan digital berjalan secara nasional yang mana nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkapnya.

Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik serta dapat menjadi contoh bagi pemerintah tempat lainnya di menerapkan interoperabilitas layanan dasar.

Nantinya, layanan seperti kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan tak akan lagi dicetak seperti biasanya. Menurut dia, Jokowi sudah ada menginstruksikan agar lewat ”superapp” ini, tak ada lagi KTP yang dicetak, oleh sebab itu ke depannya semua telah di berbentuk digital ID.

“Identitas digital dasar, yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yg nanti akan mampu dibawa dalam hp masing-masing,” ujar Azwar.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button