Nasional

Hasil Penilaian Integritas Kemhan Tidak Muncul, KPK: Nggak Kirim Fakta

Kertasleces.co.id – Kementerian Pertahan (Kemenhan) tidak ada muncul di hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang digunakan dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengumumkan hal itu terjadi dikarenakan kementerian yang tersebut dipimpin Prabowo Subianto yang disebutkan tiada menyerahkan data pegawai untuk dijadikan responden secara acak.

“Untuk Kemhan nanti kita periksa ya, seingat saya memang benar ada beberapa yang digunakan tahun lalu ikut, tapi tahun ini tak kirim data. Dia bergabung tapi nggak ngirim data. Ya kan, nggak mampu kita random kita sampel siapa yang dimaksud mau ditanya,” kata Deputi Sektor Pencegahan serta Monitoring KPK Pahala Nainggolan di tempat Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Hari Jumat (26/1/2024).

Oleh karenanya, hasil penilaian integritas Kemenhan bukan dapat dipublikasi KPK. Selain Kemenhan, ada juga TNI yang digunakan tak meyerahkan datanya sehingga bukan muncul dalam hasil SPI 2023.

“Tapi nanti kita lihat ya, yang dimaksud Kemhan, TNI segala macam itu,” tutur Pahala.

Sebagaimana diketahui Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan upaya KPK serta Kemenpan RB untuk memetakan risiko korupsi di area instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga dan juga eksekutif Daerah di area seluruh Indonesia.

Dari 3,1 jt ajakan yang tersebut dikirim lewat Whatsapp, sebanyak 553 ribu mengisi survei, dengan komposisi 58 persen merupakan pegawai internal kementerian/lembaga/pemerintah area serta 40 persen adalah masyarakat, juga 2 persen ekspertis atau narasumber ahli.

Sementara itu, untuk SPI Nasional Indonesia pada 2023 berada pada hitungan 70,97 persen, berkurang jika dibandingkan 2022 yakni 71,94 persen. Menurut KPK nomor itu menunjukkan Indonesia masih rentan korupsi.

Sejumlah lembaga juga mengalami penurunan, di dalam antaranya KPK yang mana menyentuh bilangan 76,04 persen, berkurang jika dibandingkan dengan pada 2022 yang digunakan menyentuh bilangan bulat 82,88 persen.

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami penurunan nilai SPI, pada 2023 angkanya 80,39 persen, sementara pada 2022 berada pada hitungan 83,15 persen.

Begitu juga dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pada 2023 cuma berada pada bilangan 75,68 persen, sedangkan pada 2022 menorehkan bilangan 79,21 persen.

Berbeda dengan ketiga lembaga di tempat atas, Polri mengalami peningkatan. Pada 2023 menorehkan bilangan 72,78 persen, sedangkan pada 2022 ada 66,49 persen.

Lalu ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 2022 mencapai 73,24 persen kemudian 2023 mencapai 74,49 persen. Kemudian Badan Nasional Penanggulan Terorisme pada 2022 mencapai 80,34 persen dan juga 2023 mencapai 82,65 persen.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button