Lifestyle

Heboh Anggaran Snack ketika Bimtek Dipotong, Berapa Honor Petugas KPPS Seharusnya?

Kertasleces.co.id – Dunia Pers sosial X berada dalam dihebohkan dengan snack acara pelantikan kemudian Bimtek Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di area Sleman, DIY yang tersebut dianggap kurang pantas.

Hal ini diungkap oleh akun @/yourfuture*****.

“Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini? Sudah tidak ada ada uang transport kemudian makan siang. snack tiada terpencil beda dengan di dalam lelayu @KPUSleman @Humas_KPUDIY @KPU_ID @IniSleman,” tulisnya, Kamis (25/1/2024).

Usai ditelusuri, rupanya anggaran konsumsi dipangkas hingga 80 persen atau menjadi Simbol Rupiah 2.500. Lantas, berapa sebetulnya dana snack tersebut? Berikut informasinya sekaligus mengenai insentif yang mana diterima petugas KPPS.

Insentif Petugas KPPS

Melansir laman KPU, insentif yang digunakan didapat ketua KPPS pada pemilihan umum 2024 sebesar Rp1,2 juta. Sementara anggotanya akan menerima upah Rp1,1 jt serta Satuan Perlindungan Publik (Satlinmas) Rupiah 700 ribu. 

Kenaikan yang dimaksud tercantum di Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Adapun masa kerja petugas KPPS belaka 1 bulan saja. Namun, mereka itu telah dibentuk 6 bulan sebelum pemilu.

Di sisi lain, kenaikan insentif juga berlaku bagi petugas KPPS luar negeri. Dalam aturan tersebut, ketuanya akan diberikan upah sebesar Rupiah 6,5 juta. Kemudian, sekretaris menerima Mata Uang Rupiah 6 jt kemudian Satlinmas-nya Rupiah 4,5 juta.

Sementara itu, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan bahwa awalnya anggaran konsumsi per orang sebesar Simbol Rupiah 15.000. Namun, di praktiknya disunat menjadi Mata Uang Rupiah 2.500. Hal ini telah terjadi diakui oleh pihak vendor.

“Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS di pelantikan, adalah Mata Uang Rupiah 15 ribu bersih sudah ada dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang tersebut diakui vendor Simbol Rupiah 2.500,” ujar Baehaqi di keterangan tertulisnya, Hari Jumat (26/1/2023).

Penjelasan Lengkap KPU Sleman

Baehaqi mengungkap KPU Sleman sudah bertemu dengan pihak vendor. Ia menjelaskan apabila vendor terkait ternyata mengsubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Hal ini diakui merek oleh sebab itu ketidamampuan.

“Pihak vendor masuk akal kalau tiada disubkan, maka tiada mampu melayani calon anggota KPPS yang mana terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang dimaksud tersaji itu tidak ada pantas,” kata Baehaqi.

“Padahal sebelum hari pelaksanaan pelantikan, di rapat, pihak vendor sudah ada menyampaikan kesanggupan terkait spesifikasi konsumsi dan juga kesanggupan melayani jumlah agregat calon anggota yang digunakan terlantik,” lanjutnya.

Atas kejadian tersebut, Baehaqi mengambil langkah dengan memberikan sanksi sebagai pemutusan kontrak terhadap pihak vendor. KPU Sleman juga meyakinkan tidaklah akan menggunakan jasa vendor itu lagi.

“Setelah melakukan klarifikasi, KPU Sleman sudah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berbentuk pemutusan kontrak terhadap pihak vendor akibat telah lama mengingkari perjanjian kemudian tak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di dalam kemudian hari,” ujar dia.

Sementara itu, tentang anggaran transportasi di tempat pelantikan KPPS, dikatakan Baehaqi memang benar tidaklah ada. Hal ini, lanjutnya, merupakan  kewenangan pada Satker KPU masing-masing kabupaten/kota.  

“Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu (memang) tiada ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek ada,” jelas Baehaqi.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button