Nasional

Ini adalah Rincian UU tentang Presiden Boleh Kampanye, Ada yang dimaksud Luput Dibaca Jokowi?

Kertasleces.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait ucapannya tentang presiden boleh memihak juga kampanye. Ia pun mengatakannya sambil menunjukkan isi UU yang mana mengatur tentang hal tersebut.

“Saya hanya sekali komunikasikan ketentuan dari ketentuan perundang-undangan. Jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana,” kata Jokowi, mengutip Kompas TV, Sabtu (27/1/2024).

Ia memperlihatkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 299 yang digunakan berbunyi “Presiden juga perwakilan Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Lalu, ditunjukkan pula Pasal 281 yang mana isinya ketentuan kampanye bagi presiden.

“Kampanye pemilihan yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, harus memenuhi ketentuan: tidak ada menggunakan prasarana pada jabatannya, kecuali prasarana pengamanan; menjalani cuti di tempat luar tanggungan negara.”

Namun, apa yang dimaksud diperlihatkan Jokowi itu disorot dikarenakan tidak ada lengkap atau belaka sebagian saja. Hal ini pun membuatnya dinilai memaksakan diri ingin berkampanye. Lantas, seperti apa rincian isi UU yang dimaksud selengkapnya?

Rincian Isi UU yang mana Luput Dijelaskan Jokowi

Saat menjelaskan terhadap awak media, Jokowi rupanya tiada mengungkap isi UU terkait secara keseluruhan. Hal ini pun menjadi sorotan umum serta beberapa dari mereka melampirkan isinya yang tersebut tambahan rinci. Berikut bunyinya.

Pasal 299

(1) Presiden lalu delegasi Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang mana berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang dimaksud bukanlah berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang mana bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. anggota pasukan kampanye yang tersebut sudah ada didaftarkan ke KPU; 

c. atau pelaksana kampanye yang mana telah didaftarkan ke KPU.

Pasal 281

(1) Kampanye pemilihan raya yang mana mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, duta gubenur, bupati, perwakilan bupati, walikota, kemudian delegasi walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tak menggunakan sarana pada jabatannya, kecuali infrastruktur pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti di tempat luar tanggungan negara;

(2) Cuti serta jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara lalu penyelenggaraan pemerintah daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Meski begitu, melalui laman mkri.id, dua pasal itu diminta diubah oleh pribadi advokat bernama Gugum Ridho Putra. Ia membacakan permohonannya ini pada sidang di tempat MK pada Awal Minggu (22/1/2024) kemarin. Adapun berikut perubahannya.

Pasal 281 menjadi berbunyi:

(1) Kampanye pemilihan umum yang mana mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, delegasi gubenur, bupati, perwakilan bupati, walikota, kemudian perwakilan walikota harus memenuhi ketentuan: 

a. tidak ada menggunakan infrastruktur di jabatannya, kecuali infrastruktur pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menjalani cuti dalam luar tanggungan negara; 

c. tiada terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga tiada miliki peluang konflik kepentingan dengan tugas, wewenang juga hak jabatan masing-masing.

Pasal 299 menjadi berbunyi: 

(1) Presiden dan juga Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tiada terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah terjadi bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga tidaklah miliki prospek konflik kepentingan dengan tugas, wewenang juga hak jabatan masing-masing.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button