Nasional

Ini adalah Rincian UU tentang Presiden Boleh Kampanye, Ada yang dimaksud Luput Dibaca Jokowi?

Kertasleces.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait ucapannya persoalan presiden boleh memihak kemudian kampanye. Ia pun mengatakannya sambil menunjukkan isi UU yang mengatur tentang hal tersebut.

“Saya semata-mata ungkapkan ketentuan dari ketentuan perundang-undangan. Jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana,” kata Jokowi, mengutip Kompas TV, Sabtu (27/1/2024).

Ia memperlihatkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 299 yang digunakan berbunyi “Presiden serta perwakilan Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Lalu, ditunjukkan pula Pasal 281 yang mana isinya ketentuan kampanye bagi presiden.

“Kampanye Pemilihan Umum yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, harus memenuhi ketentuan: tiada menggunakan prasarana pada jabatannya, kecuali prasarana pengamanan; menjalani cuti pada luar tanggungan negara.”

Namun, apa yang digunakan diperlihatkan Jokowi itu disorot lantaran tak lengkap atau hanya sekali sebagian saja. Hal ini pun membuatnya dinilai memaksakan diri ingin berkampanye. Lantas, seperti apa rincian isi UU yang disebutkan selengkapnya?

Rincian Isi UU yang dimaksud Luput Dijelaskan Jokowi

Saat menjelaskan untuk awak media, Jokowi rupanya tak mengungkap isi UU terkait secara keseluruhan. Hal ini pun menjadi sorotan masyarakat kemudian beberapa dari mereka melampirkan isinya yang lebih lanjut rinci. Berikut bunyinya.

Pasal 299

(1) Presiden juga duta Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang digunakan bukanlah berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang tersebut bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. anggota pasukan kampanye yang digunakan sudah ada didaftarkan ke KPU; 

c. atau pelaksana kampanye yang mana telah didaftarkan ke KPU.

Pasal 281

(1) Kampanye Pemilihan Umum yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, duta gubenur, bupati, delegasi bupati, walikota, lalu duta walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tiada menggunakan sarana di jabatannya, kecuali sarana pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti pada luar tanggungan negara;

(2) Cuti juga jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara kemudian penyelenggaraan pemerintah daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Meski begitu, melalui laman mkri.id, dua pasal itu diminta diubah oleh seseorang advokat bernama Gugum Ridho Putra. Ia membacakan permohonannya ini di sidang di area MK pada Hari Senin (22/1/2024) kemarin. Adapun berikut perubahannya.

Pasal 281 menjadi berbunyi:

(1) Kampanye pemilihan umum yang mana mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, delegasi gubenur, bupati, duta bupati, walikota, kemudian duta walikota harus memenuhi ketentuan: 

a. tak menggunakan prasarana di jabatannya, kecuali infrastruktur pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menjalani cuti di area luar tanggungan negara; 

c. tidaklah terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga tidaklah mempunyai kemungkinan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang lalu hak jabatan masing-masing.

Pasal 299 menjadi berbunyi: 

(1) Presiden lalu Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidaklah terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah dilakukan bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga tak mempunyai peluang konflik kepentingan dengan tugas, wewenang juga hak jabatan masing-masing.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button