Nasional

IPW Laporkan Ganjar Dugaan Gratifikasi ke KPK, Respons PPP: Orang akan Kaitkan Politisasi

Kertasleces.co.id – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi langkah Indonesia Police Watch atau IPW yang digunakan melaporkan Ganjar Pranowo sama-sama mantan Direktur Bank Jawa Tengah berinisial S berhadapan dengan persoalan hukum dugaan korupsi ke KPK.

Menurut Baidowi pelaporan yang dimaksud tentu sanggup memunculkan tanda tanya pada publik.

“Itu apa ya, orang akan bertanya-tanya, ada apa? Kan begitu. Meskipun hak melaporkan itu hak setiap orang lalu proses hukum itu, proses hukum terhadap setiap orang itu silakan saja,” kata Baidowi dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Bukan cuma memunculkan pertanyaan, melainkan juga akam ada anggapan pelaporan terhadap Ganjar itu bermuatan politis. alasannya laporan dijalankan pasca pemilihan raya 2024, bahkan ketika penghitungan pendapat masih berlangsung.

“Tetapi lantaran momentumnya deket-deket dengan Pemilu, itu kan orang akan mengait-ngaitkan bahwa ini seolah-olah politisisasi. Tapi sekali lagi saya yakin KPK akan profesional, kemudian proporsional terhadap hal-hal yang mana dilaporkan ke mereka,” ujar Baidowi.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap pernyataan usai dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan hukum dugaan gratifikasi. Apa kata Ganjar?

Ganjar yang tersebut merupakan politikus PDIP ini dengan tegas membantah serta mengaku tak pernah menerima gratifikasi seperti tuduhan yang dilayangkan IPW.

“Saya tidaklah pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang digunakan ia (IPW) tuduhkan,” ucap Ganjar pada waktu dikonfirmasi, Selasa (5/3).

Laporkan Ganjar

Sebelumnya IPW melaporkan Ganjar sama-sama eks Direktur Bank Jawa Tengah berinisial S, melawan tindakan hukum dugaan penerimaan gratifikasi.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan nilai perkara dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan Ganjar ketika masih menjabat Gubernur Jawa Tengah itu mencapai Rp100 miliar.

“(Yang dilaporkan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP (Ganjar Pranowo),” kata Sugeng Teguh Santoso dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/3).

Menurutnya, dugaan gratifikasi berasal dari perusahaan asuransi yang mana berkaitan dengan Bank Jateng.

“Dugaan penerimaan gratifikasi lalu atau suap yang dimaksud diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang mana memberikan pertanggungan jaminan kredit terhadap kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback,” ujarnya.

Jumlah cashback itu, dikatakan Sugeng, berkisar 16 persen dari nilai premi. Jumlah itu selanjutnya dialokasikan ke tiga pihak.

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. (Sebanyak) 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang tersebut terdiri dari pemerintah wilayah atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5 persen diberikan untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng, yang digunakan diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP (Ganjar Pranowo),” kata dia.

Disebutnya dugaan penerimaan gratifikasi yang dimaksud berlangsung sejak 2014 sampai dengan 2023.

“Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin saja lebih lanjut dari Rp100 miliar untuk yang dimaksud 5,5 persen itu. Karena itu tiada dilaporkan ini dapat diduga aksi pidana,” kata Sugeng.

Laporan itu disampaikan IPW ke pusat pengaduaan warga Gedung Merah Putih KPK.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW.

Related Articles

Back to top button