Bisnis

Isi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tentang Keuangan Syariah

Kertasleces.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggalakkan penguatan tata kelola juga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah di dalam sektor perbankan.

Salah satu langkahnya adalah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS) pada tanggal 16 Februari 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa upaya OJK untuk mempercepat peningkatan perbankan syariah sejalan dengan upaya meningkatkan tata kelola perbankan syariah demi meyakinkan pertumbuhan yang digunakan sehat, tinggi, kemudian berkelanjutan.

Dian menekankan bahwa kepercayaan terhadap bank syariah mempunyai dampak yang dimaksud sangat kritis terhadap perkembangan bank syariah di area masa depan.

POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS diterbitkan untuk melengkapi ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola).

POJK mengatur hal-hal mendasar serta strategis di penerapan tata kelola untuk melakukan konfirmasi pemenuhan prinsip syariah di kegiatan bidang usaha dan juga operasional BUS lalu UUS. Salah satu aspek yang dimaksud diatur adalah penguatan wewenang, struktur, kemudian fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan bahwa OJK akan terus meningkatkan integritas sistem keuangan melalui peningkatan tata kelola di tempat seluruh sektor jasa keuangan.

Semua pihak, termasuk Pengelola Syariah Korporasi (PSP), direksi, dan juga komisaris dalam sektor jasa keuangan, diharapkan memberikan komitmen yang tersebut kuat terhadap pentingnya tata kelola.

Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS juga merupakan implementasi dari Roadmap Penguraian lalu Penguasaan Lembaga Keuangan Syariah 2023-2027.

Melalui penerapan tata kelola syariah secara konsisten, diharapkan kepercayaan penduduk terhadap perbankan syariah dalam Indonesia akan semakin meningkat, yang digunakan pada akhirnya akan mengembangkan lapangan usaha perbankan syariah secara signifikan.

Selain itu, penerbitan POJK ini juga merespons Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan kemudian Menguatkan Industri Keuangan (UU P2SK), yang mana menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kelompok yang tersebut mirip dengan Dewan Komisaris lalu Direksi. Hal ini menegaskan pentingnya peran DPS pada mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, implementasi prinsip syariah di dalam bank tidaklah hanya sekali menjadi tanggung jawab DPS. Seluruh jajaran organisasi pada bank, termasuk direksi, majelis komisaris, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, juga audit intern, juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah.

POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS ini, selain didasarkan pada masukan dari pemangku kepentingan, juga mempertimbangkan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia tahun 2023 dan juga standar IFSB-10 Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services.

Dengan diterbitkannya POJK ini, seluruh BUS dan juga UUS diharapkan menerapkan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan tersebut, sebagai bagian dari upaya penerapan tata kelola yang digunakan baik sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Related Articles

Back to top button