Nasional

Jaga Kondusivitas Pemilu, Sekjen Kemendagri Tekankan Netralitas ASN

Kertasleces.co.id – Demi menciptakan Pemilihan Umum yang digunakan damai, jujur, serta adil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro menegaskan terhadap para ASN untuk menjaga netralitas, kondusifitas kemudian ketertiban.

“Bagaimana mengamati netral atau tidak? Definisi dari netralitas, yang dimaksud pertama bebas intervensi. Yang kedua bebas pengaruh, jadi tidaklah boleh dipengaruhi. Kemudian adil, objektif, tak memihak, bebas kepentingan, seperti itu, sampai tanda-tanda bentuk tangan (simbol jari) itu semua bukan boleh,” terang Suhajar Diantoro pada Rapat Sinkronisasi (Rakor) Pengawasan dan juga Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Global dalam Hotel Stones Legian Bali, Selasa, (6/2/2024).

Suhajar menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah terjadi menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan juga partai politik. Bahkan, pada Pasal 24 dengan tegas dinyatakan bahwa ASN wajib menjaga netralitas.

“Jadi tolong para kepala wilayah ini unsur sosialisasi ke parpol juga timses, dikarenakan clear di area aturan yang disebutkan menyatakan bukan boleh mengikutsertakan, untuk disampaikan untuk partai urusan politik kemudian seluruh bawahan-bawahannya,” ujarnya.

Suhajar menambahkan, di area di UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada, pasangan calon juga dilarang melibatkan ASN, termasuk mengikutsertakan anggota kepolisian kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kemudian pada PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS clear, ASN dilarang memberikan dukungan untuk calon presiden-wakil presiden, calon kepala daerah, perwakilan kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, kemudian calon anggota DPRD,” terangnya.

Untuk mengawal netralitas ASN, pihaknya sama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah lama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Poin pentingnya, pejabat pembina kepegawaian melaksanakan kemudian menyosialisasikan langkah bersama. Jadi tolong sosialisasikan, komunikasikan untuk seluruh anggota, ungkapkan terhadap ASN, terhadap tim-tim kampanye lalu untuk pasangan calon, supaya tahu aturan mainnya,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button