Bisnis

Jelang Pencoblosan, Sri Mulyani Titip Pesan ke Anak Buah: Jaga Netralitas

Kertasleces.co.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mana akan dilakukan pada 14 Februari 2024 atau 3 pekan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan terhadap para jajarannya agar menjaga netralitas.

Hal yang disebutkan dikatakan Sri Mulyani pada waktu memberikan arahan untuk Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.

Menurut Sri Mulyani sebagai ASN telah menjadi keharusan apabila menjaga netralitas.

“Tahun pemilihan raya jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang telah menjadi keharusan,” kata dia, di keterangannya dikutipkan hari terakhir pekan (26/1/2024).

Menurut beliau setiap ASN mempunyai preferensi di setiap hajatan kebijakan pemerintah seperti pemilihan raya ini, namun ia menekankan hal yang disebutkan harus rahasia.

“Anda dapat punya preferensi apa belaka lakukan pada ketika anda dalam kotak suara. Itu adalah value yang mana menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang juga diatur oleh tata krama,” tuturnya.

Ajakan netralitas para ASN ini usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mana menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan juga berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tiada ada hubungan dengan urusan politik justru jadi regu sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri mirip saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski sanggup bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun bukan boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang tersebut mengambil bagian kampanye.

“Itu sekadar yang mengatur itu hanya saja tak boleh menggunakan prasarana negara,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button