Bisnis

Jelang Pencoblosan, Sri Mulyani Titip Pesan ke Anak Buah: Jaga Netralitas

Kertasleces.co.id – Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mana akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 atau 3 pekan lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan untuk para jajarannya agar menjaga netralitas.

Hal yang disebutkan dikatakan Sri Mulyani ketika memberikan arahan untuk Direktorat Jenderal Bea kemudian Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan baru-baru ini.

Menurut Sri Mulyani sebagai ASN sudah ada menjadi keharusan apabila menjaga netralitas.

“Tahun pemilihan jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang digunakan telah menjadi keharusan,” kata dia, pada keterangannya disitir hari terakhir pekan (26/1/2024).

Menurut beliau setiap ASN miliki preferensi pada setiap hajatan urusan politik seperti Pemilihan Umum ini, namun ia menekankan hal yang dimaksud harus rahasia.

“Anda sanggup punya preferensi apa hanya lakukan pada ketika anda di tempat kotak suara. Itu adalah value yang mana menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang kemudian diatur oleh tata krama,” tuturnya.

Ajakan netralitas para ASN ini usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang mana bukan ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski dapat mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan bukan ada konflik kepentingan pejabat negara yang dimaksud mengambil bagian kampanye.

“Itu cuma yang mana mengatur itu hanya sekali bukan boleh menggunakan sarana negara,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button