Nasional

Jokowi Bilang Presiden hingga Menteri Boleh Berpihak, Pengamat: Kan Problemnya Abuse of Power

Kertasleces.co.id – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tersebut mengumumkan presiden hingga menteri boleh berkampanye juga memihak pada kontestasi Pemilihan Umum 2024, dengan pengecualian bukan menggunakan prasarana negara

Pangi menilai, pernyataan yang dimaksud berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan menurutnya telah terjadi.

“Cuma kan problemnya abuse of power ini menempel ke pejabat kita. Baik menteri ataupun pejabat-pejabat terkait. Sehingga kemungkinan abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan (lewat) prasarana negara, kepentingan elektoral itu terang benderang terjadi,” kata Pangi pada waktu dihubungi Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Dia kemudian menganalogikan antara menteri bekerja untuk negara, dengan bekerja untuk kepentingan politiknya sudah ada sangat sulit dibedakan.

“Ya, sorry to say, come on. Bagaimana cara membedakannya, bahwa tak menggunakan sarana negara,” tegasnya.

Kemudian ia memperlihatkan adanya beberapa orang menteri yang digunakan bergabung menjadi kelompok pemenangan, termasuk menteri yang mana mecalonkan diri sebagai capres atau capres, menurutnya sudah ada tak fokus bekerja untuk negara.

“Faktanya menteri-menterinya seperti, sekarang Erick Thohir, Bahlil, termasuk kepala tempat seperti Gibran, seperti Khofifah itu kan telah tergelincir ke abuse of power,” ujarnya.

“Termasuk Menkopolhukam (Mahfud MD), kemudian Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu kan telah kehilangan fokus. Konsentrasinya sudah ada enggak ada mengurus kementerian, telah fokus mengurus kepentingan elektoral masing-masing,” sambungnya.

Pernyataaan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi orang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tidaklah ada hubungan dengan urusan politik justru jadi kelompok sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa jadi bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana mengambil bagian kampanye.

“Itu hanya yang mengatur itu cuma tidaklah boleh menggunakan sarana negara,” katanya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button