Nasional

Jokowi Didesak Mundur Dan Serahkan Tampuk Kepemimpinan Ke Ma’ruf Amin, Memang Bisa?

Kertasleces.co.id – Sejumlah lembaga swadaya rakyat yang dimaksud tergabung pada Koalisi Publik Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera cuti, atau bahkan mengundurkan diri lalu menyerahkan kewenangan kepala negara terhadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Desakan itu menyusul pernyataan Jokowi yang dimaksud menyebut, presiden hingga menteri boleh kampanye lalu berpihak di area pemilihan 2024 dengan catatan tak menggunakan prasarana negara.

“Presiden segera melakukan cuti lalu memberikan kewenangan terhadap delegasi presiden untuk menjalankan aktifitas presiden,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri, tergabung di Koalisi Warga Sipil, lewat keterangan terhadap Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Namun, dikatakan Gufron, lebih banyak baik juga Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden, sehingga membuatnya lebih banyak bebas pada berpolitik.

“Jika Presiden tidaklah segera mengajukan cuti atau mundur sejak pernyataan hari ini maka prospek kecurangan pilpres akan tinggi dan juga besar terjadi,” katanya.

Desakan itu dia sampaikan, dikarenakan menilai pernyataan Jokowi persoalan kampanye juga keberpihakan, membuka ruang penyalahgunaan sarana negara demi mengungguli capres-cawapres tertentu.

“Penggunaan sarana negara untuk tujuan kepentingan kebijakan pemerintah jelas menyalahi prinsip pilpres yang tersebut seharusnya dijalankan secara jujur, adil, bebas lalu demokratis,” ujar Gufron.

“Karena itu, setiap pejabat kemudian aparat negara tidaklah bisa jadi kemudian bukan boleh menggunakan serta memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kebijakan pemerintah elektoral menjauhi Pemilu, sebagaimana sudah pernah dinyatakan secara tegas pada Pasal 281 ayat (1) UU No. 7/2017,” sambungnya.

Menurut mereka, Jokowi sebagai presiden harusnya bekerja keras guna melakukan konfirmasi proses pemilihan raya 2024 berjalan dengan berkeadilan.

“Hal ini sesungguhnya hanya saja dapat diwujudkan jikalau semua pihak, khususnya aparatur negara berupaya menghindari serta meminimalisir setiap kemungkinan ketidaknetralan juga kecurangan Pemilu, termasuk melalui pemakaian infrastruktur negara untuk kepentingan pemenangan kandidat di Pemilihan Umum 2024,” tutur Gufron.

Oleh karenanya, untuk pengurus negara yang mana terlibat juga miliki kepentingan di kontestasi pemilihan 2024 diminta juga untuk mengundurkan diri.

” Dalam konteks ini, termasuk menjadi penting bagi pejabat negara yang tersebut mencalonkan diri sebagai calon Presiden lalu Wakil Presiden serta menjadi regu pemenangan untuk mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak ada terjadi konflik kepentingan,” tegas Gufron.

Untuk diketahui, Koalisi Komunitas Sipil terdiri dari beberapa orang lembaga swadaya masyarakat, di dalam antaranya Imparsial. Perhimpunan Bantuan Hukum juga HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Wadah for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), dan juga Jaringan Gusdurian.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi seseorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tersebut tak ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi kelompok sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri identik saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski mampu bergabung kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tiada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mengambil bagian kampanye.

“Itu sekadar yang digunakan mengatur itu hanya saja tidak ada boleh menggunakan sarana negara,” katanya lagi.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menegaskan bahwa secara hukum kemudian etika, presiden diperbolehkan memihak kemudian berkampanye untuk pasangan capres-cawapres kontestan pilpres.

“Sebenarnya saya sudah ada menyebabkan tulisan persoalan ini ya beberapa hari yang dimaksud lalu, intinya, judulnya bahkan presiden boleh memihak dan juga boleh berkampanye untuk paslon manapun,” kata Habiburokhman di tempat Dunia Pers Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Ibukota Selatan, Rabu (24/1/2024).

“Secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang benar hal yang dimaksud dibolehkan,” tambahnya.

Menurut Habiburokhman, hal yang dimaksud tidaklah boleh diadakan presiden serta pejabat negara, yakni menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan kemudian merugikan pasangan capres-cawapres tertentu.

Hal ini sebagaimana diatur di Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilu.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button