Nasional

Jokowi Nyatakan Presiden-Menteri Boleh Berkampanye, Anies Minta Ahli Hukum Menilai

Kertasleces.co.id – Capres nomor urut 01, Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan menyatakan presiden serta menteri boleh berkampanye juga memihak pada Pemilu.

Anies mengatakan, warga bisa saja mencerna sendiri apa yang mana disampaikan oleh Jokowi, sebab menurut Anies, ia mengaku pernah mendengar Jokowi akan bersikap netral.

“Sebelumnya yang kami dengar adalah (Jokowi) netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua,” kata Anies di dalam Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut dia, terkait pernyataan terbaru Jokowi itu, biarkan para ahli hukum yang dimaksud memberikan pandangan objektif.

“Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apa yang dimaksud disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak,” kata Anies.

“Karena negara kita masih menggunakan ketentuan hukum, jadi kita rujuk terhadap aturan hukum aja, sesudahnya nanti rakyat dapat menilai,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Ibukota yang disebutkan tiada terlalu khawatir terkait pernyataan Jokowi tentang presiden boleh memihak. Menurutnya derita rakyat ketika ini terpencil lebih banyak berat.

Oleh sebab itu, Anies berujar, segala tantangan akan dihadapi lalu ia percaya setiap saat ada hikmah dalam balik semua peristiwa.

“Ya kita siap hadapi sekadar serta itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok selalu ada hikmahnya,” kata Anies.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi pribadi Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada ada hubungan dengan urusan politik justru jadi regu sukses.

“Hak demokrasi, hak urusan politik setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski sanggup mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang mana paling penting waktu kampanye tiada boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memverifikasi tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana mengambil bagian kampanye.

“Itu sekadar yang digunakan mengatur itu hanya sekali tiada boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button