Nasional

Jokowi Pakai Kertas Besar Klarifikasi masalah Presiden Boleh Memihak, Anies: Kurang Elok Rasanya

Kertasleces.co.id – Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memakai sebuah kertas besar mengenai Undang-Undang pemilihan raya tentang presiden boleh kampanye dan juga memihak.

Anies menekankan bahwa kepemimpinan nasional harus miliki sikap sebagai negarawan. Anies ingin keberhasilan pemimpin nasional itu dikembalikan.

“Sehingga kepala negara betul-betul menjadi kepala dari seluruh proses kenegaraan yang dimaksud menunjukkan sikap kenegarawanan,” ucap Anies pada Aceh, Hari Sabtu (27/1/2024).

Eks Gubernur DKI DKI Jakarta itu menilai apabila belakangan terjadi kontroversi dari pimpinan nasional, maka itu merupakan dampak dari kepemimpinan nasional memihak pada salah satu calon pada Pemilu.

“Sebagai pimpinan nasional, pendukung, salah satu penyorong yang dimaksud akhirnya muncul suasana negeri ini yang mana kurang elok rasanya,” ujar Anies.

Meski demikian, Anies menyerahkan sepenuhnya pada rakyat terkait dengan klarifikasi Jokowi persoalan presiden boleh memihak di dalam Pilpres.

“Apakah situasi seperti ini mau diteruskan ataukah situasi ini harus ada perubahan, menurut kami perlu ada perubahan,” tegas Anies.

Penjelasan Jokowi

Sebelumnya Jokowi menunjukkan beberapa pasal pada di Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan sebuah kertas besar. Klarifikasi ini untuk meluruskan pernyataannya yang dimaksud belakangan banyak mengenai Presiden juga Menteri mempunyai hak untuk kampanye.

Jokowi menegaskan pernyataan yang tersebut disampaikan dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) itu untuk menjawab pertanyaan wartawan.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya komunikasikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” ujar Jokowi di video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden seperti dikutip, Hari Jumat (26/1/2024).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan beberapa pasal pada di Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). (tangkap layar/ist)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan beberapa jumlah pasal di dalam di Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). (tangkap layar/ist)

Jokowi kemudian menunjukan print berukuran besar masalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 299 yang mana menyebutkan Presiden dan juga Wakil Presiden Mempunyai Hak Melaksanakan Kampanye.

“Jelas, jadi saya komunikasikan ketentuan mengenai UU pemilihan jangan ditarik kemana-mana,” ucap Jokowi dilanjutkan tertawa.

Selain itu Kepala Negara juga membacakan isi pada Pasal 281. Kampanye Pemilihan Umum yang mana Mengikutsertakan Presiden Wakil Presiden Harus Penuhi Ketentuan. Tidak Gunakan Fasilitas Dalam jabatan Kecuali Pengamanan. Menjalani Cuti di tempat Luar Tanggungan Negara.

“Sudah jelas semuanya kok, jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana, saya cuma menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebab ditanya,” jelasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button