Nasional

Jokowi Sebut Menteri Boleh Kampanye tapi ASN Harus Netral, Begini Kata Menpan RB

Kertasleces.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi (MenpAN-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Jokowi atau Jokowi yang digunakan menyebut, presiden hingga menteri boleh kampanye kemudian berpihak pada kontestasi pemilihan raya 2024. Namun di dalam sisi lain, Jokowi menyampaikan aparatur sipil negara (ASN) harus netral.

Anas bilang untuk ASN, Kemenpan RB telah terjadi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) sama-sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Pengawas pemilihan (Bawaslu).

Sebut Presiden Boleh Kampanyekan Paslon, Kubu Ganjar Skakmat Jokowi: Nepotisme Makin Kental!

Gibran Dianggap Tak Punya Etika Saat Debat, Nikita Mirzani Ikut Ngamuk: Sudah Dua Kali Minta Maaf

“Bahwa ASN itu harus netral, ASN harus netral sebab di tempat di aturan juga regulasinya demikian. Bahwa merekan punya hak individu bukan sebagai ASN, jadi, ketika ASN tidak ada boleh. Karena kalau beliau terdaftar di tempat salah satu partai politik, maka beliau harus mengundurkan diri menjadi ASN,” kata Anas di tempat Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari terakhir pekan (26/1/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (MenpAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada waktu ditemui wartawan pada KPK. (Suara.com/Yaumal)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (MenpAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada waktu ditemui wartawan di dalam KPK. (Suara.com/Yaumal)

Kemudian terkait menteri yang boleh kampanye dan juga berpihak, seperti yang mana disampaikan Jokowi, Anas mengumumkan ada perbedaannya dengan ASN.

“Kalau menteri kan political appointing, ya. Jadi, yang digunakan diatur adalah dalam di tempat ini adalah ASN, aparatur sipil negara, serta kita sekali lagi sudah ada melakukan, telah ada SKB, antara Kemenpan RB, Kemendagri, KASN, Bawaslu, termasuk juga mengidentifikasi berbagai pelanggaran-pelanggaran, kemudian sanksi-sanksi yang digunakan akan diberikan,” ujarnya.

Menteri yang digunakan ingin mengambil bagian kampanye, menurutnya harus mengajukan cuti.

Balas Serangan Luhut, Tom Lembong Sebut Luhut juga Bahlil Pasukan Pemadam Kebakaran

Hotman Paris Sebut Gibran Punya Nyali: Hal ini Sama Saja Seperti Anak Medan

“Kalau menteri itu kan political appointing, tentu ada catatan kalau ia kampanye kan harus cuti, harus cuti, begitu ya,” jelasnya.

Dia memohonkan penduduk untuk melapor, jikalau menemukan ASN yang tiada netral atau terlibat kampanye.

“Dan sekarang apabila ada pelanggaran netralitas ASN, silakan dikirim laporannya ke KASN. Tahun kemarin (2023) ada 2.000-an pelanggaran, ya. Ada yang mana sudah ada ditindaklanjuti, ada juga yang tersebut tidaklah mampu ditindaklanjuti. Karena tiada semua laporan memenuhi unsur yang dimaksud sanggup ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak juga berkampanye, termasuk bagi individu Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang bukan ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi kelompok sukses.

Presiden Jokowi serta Prabowo Subianto ketika berada pada Bandaraa Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). [Suara.com/Novian]
Presiden Jokowi serta Prabowo Subianto ketika berada pada Bandaraa Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). [Suara.com/Novian]

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski mampu terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang dimaksud paling penting waktu kampanye tak boleh menggunakan sarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tidak ada ada konflik kepentingan pejabat negara yang tersebut bergabung kampanye.

“Itu hanya yang digunakan mengatur itu hanya saja tidaklah boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button