Nasional

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye lalu Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Kertasleces.co.id – Baru-baru ini Presiden Jokowi alias Joko Widodo menciptakan heboh rakyat dengan pernyataan tentang, manusia presiden boleh kampanye pada pemilihan umum juga berpihak terhadap calon tertentu pada kontestasi pesta demokrasi.

Sontak saja, pernyataan Jokowi tentang presiden boleh kampanye dan juga berpihak pada pemilihan raya 2024 secara langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Capres Anies Baswedan.

Dalam sebuah video yang tersebut diunggah akun TikTok @hansipsenior, di sebuah acara salah satu audien mengajukan pertanyaan untuk Anies mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mana menyatakan dirinya boleh serta memihak pada pilpres 2024 juga membantu salah satu paslon.

Baca Juga:

Kata-kata Abah Kerap Jadi Quotes, Mutiara Merasa Istimewa Punya Ayah Anies Baswedan

Usai Iklan Videotron, Suporter Anies Hadirkan Truk Layar LED Keliling

Terkuak! Bawaslu Perkotaan Bekasi Ungkap Pihak yang mana Turunkan Videotron Anies Baswedan

“Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke pak Anies tentang statement terbaru yang dimaksud dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak juga boleh tidak ada netral,” kata audien yang dimaksud di video tersebut.

“Yang saya mau tanyakan simple aja, bagaimana menurut pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tiada pantas disampaikan oleh seseorang Presiden,” tanyanya untuk Mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres nomor urut 1 itu pun mengaku bila seluruh perbuatan juga perkataan pribadi Presiden harus berdasarkan aturan negara yang mana ada.

“Ketika kita diangkat menjadi pelopor negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk terhadap konstitusi. Tidak dapat kita melakukan tindakan, perkataan yang mana diluar konstitusi, menjalankan negara itu bukanlah pakai selera, menjalankan negara itu tidak pakai perasaan kita, feeling kita, tidaklah menjalankan negara itu pakai aturan,” jawab Anies.

Ia menambahkan bila pernyataan Jokowi itu bukanlah harus disetujui atau tidak ada namun melainkan benar atau salah hal yang disebutkan diadakan oleh individu pemimpin negara.

“Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara, tanyakan pada mereka apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud ada di area republik ini, jadi tidak setuju atau tidaklah setuju, ini benar atau salah,” ucap Anies Baswedan.

“Yang kedua, sebagai penjaga etik tertinggi di area republik ini beliau harus melampaui partisan politik, ia harus melampaui politik-politik kepentingan lantaran beliau mengakibatkan simbol negara, memayungi semua lalu menjamin bahwa proses ini berjalan lancar,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button