Bisnis

Kades Bisa Menjabat 16 Tahun! Revisi UU Desa Telah Disetujui

Kertasleces.co.id – Baleg DPR sama-sama Kemendagri sudah pernah menyetujui pembahasan tingkat pertama revisi UU tentang Desa pada Awal Minggu (5/2/2024).

Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, aliansi kepala desa lintas asosiasi menemui Presiden Joko Widodo untuk mengkaji perkembangan revisi Undang-Undang Desa.

“Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya mengeksplorasi revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan terhadap beliau segera bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono di dalam Istana Kepresidenan Jakarta, hari terakhir pekan (29/12/2024) lalu.

Salah satu poin yang dimaksud disorot pada revisi ini adalah Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun juga dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.

“Kami dengar dari Asosiasi Kepala Desa juga Alat Desa, dia ingin UU Desa direvisi dengan segera. Kami sudah mendengarkan aspirasi yang dimaksud serta mengusulkannya sebagai inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di pernyataan resmi DPR RI, Selasa (6/2/2024).

Ia berjanji, selama masa sidang, revisi akan segera disahkan dalam Baleg. Selain itu, ia menjelaskan, ketika ini pasukan perumus dan juga regu sinkronisasi sedang merumuskan materi dari UU Desa.

“Insya Allah, waktu malam ini juga akan kita putuskan, juga semoga proses ini dapat selesai sehingga target pengesahan UU di masa sidang ini dapat tercapai,” ujarnya.

Menurut Baidowi, hasil dari pembahasan tingkat 1 Panja akan diserahkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Panja yang tersebut mengkaji RUU Desa telah dilakukan memutuskan beberapa hal melalui musyawarah mufakat.

Pertama, ditambahkan Pasal 5A yang tersebut mengatur tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; kemudian, Pasal 26, Pasal 50A, lalu Pasal 62 ditambahkan untuk mengatur pemberian tunjangan purna tugas satu kali di dalam akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan juga Alat Desa sesuai dengan keuangan Desa.

Kedua, Pasal 34A dimasukkan untuk menetapkan ketentuan jumlah total calon Kepala Desa di Pilkades; Pasal 39 mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun juga dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan.

Serta terdapat Pasal 72 yang mengatur sumber pendapatan desa; Pasal 118 yang tersebut mengatur Ketentuan Peralihan; lalu Pasal 121A yang mana mengatur Pemantauan kemudian Peninjauan Undang-Undang.

Related Articles

Back to top button