Nasional

Kapolri Bakal Proses Kapolda Ketahuan Langgar Netralitas pemilihan raya

Kertasleces.co.id – JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tidak ada segan memproses Kapolda yang tersebut ketahuan melanggar netralitas Pemilihan Umum 2024 .

Hal itu dikatakan Kapolri merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang akan menghadirkan individu Kapolda, sebagai saksi di gugatan sengketa Pilpres 2024 di area Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentunya kedudukan kami apalagi ada isu saksi dari Kapolda kemudian sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang benar betul ada, melanggar, ya kita proses,” kata Kapolri pada waktu ditemui usai rapat koordinasi (rakor) dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di dalam Kantor Kemenko Polhukam, DKI Jakarta Pusat, Hari Jumat (15/3/2024).

Di sisi lain, Kapolri mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Kapolda sebagai saksi pada gugatannya. Namun, harus dengan bukti yang tersebut kuat.

“Ya kalau memang sebenarnya ada ya boleh-boleh saja,” ucapnya.

Kapolri mengungkapkan, meskipun ia mengizinkan individu Kapolda bersaksi, namun ia mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang digunakan akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud pada gugatan MK tersebut.

“Lah saya justru mengantisipasi namanya siapa,” ujarnya.

Sebelumnya, PDIP sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo serta Mahfud MD, siap menghadirkan manusia Kapolda, ketika melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di area MK.

Hal yang dimaksud diungkap Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat. “Kami memiliki data dan juga bukti yang kuat sekali. Kami tiada akan larut dengan hambatan selisih nomor perolehan,” kata Henry di keterangannya, Mulai Pekan (11/3/2024).

“Tapi kami akan fokus pada TSM dikarenakan kejahatan ini sudah ada luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang tersebut kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” tambahnya.

Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud pada Jawa Tengah (Jateng) juga tidaklah terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Hal itu akan dibuktikan ketika bersidang di area MK.

“Tanpa itu tidaklah akan ada selisih pernyataan seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga rakyat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain,” jelasnya.

“Dan akan ada Kapolda yang tersebut kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button