Nasional

Kirim Petisi Bulaksumur ke Presiden, UGM Tak Pilih Opsi Pemakzulan Jokowi

Kertasleces.co.id – Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM menjadi inisiator di penyampaian Petisi Bulaksumur yang digunakan dibacakan civitas akademika UGM di tempat Yogyakarta, Rabu (31/01/2024). Petisi yang berisi tentang desakan UGM pada pelopor negara, termasuk Presiden Joko Widodo yang dimaksud dinilai sudah ada melakukan tindakan yang mana menyimpang dari prinsip demokrasi.

Kepala PSP UGM, Agus Wahyudi menyatakan, Petisi Bulaksumur yang disebutkan merupakan hasil dialog profesor, dosen serta siswa UGM yang dimaksud cukup lama. Karenanya ketika ini dinilai merupakan waktu yang mana tepat untuk menyampaikan kegelisahan para akademisi tentang kepemimpinan Jokowi. Poin yang tersebut disampaikan pun murni dilandaskan pada keluarga yang mana saling mengingatkan satu identik lain.

“Kami bicara pada tataran keluarga, yang kita omongin juga keluarga sendiri. Kami mengingatkan dengan bahasa cinta, seperti ngomong dengan keluarga bahwa kamu perlu membaca kata-kata rakyat ini. Denyut nadi kata-kata umum itu apa. Idenya seperti itu. Bagaimana kebebasan berbicara adalah hak setiap warga. Kami warga UGM menyampaikan ini,” paparnya.

Menurut Agus, usai dibacakan dalam hadapan publik, Petisi Bulaksumur itu rencananya akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Namun diyakini Presiden sudah ada tahu petisi yang dimaksud dari pemberitaan.

Petisi yang dimaksud merupakan catatan-catatan civitas akademika UGM menghadapi kegagalan demokrasi di area Indonesia. Kesulitan ini mulai terlihat pada masa kepemimpinan Presiden dalam periode kedua ini.

“Kita ini mengalami kegagalan demokrasi yang mana dirasakan periode kedua [jokowi]. Didalam [diskusi] tadi kita mendiskusikan penyebabnya ada ada dua, yakni inkonsistensi aturan hukum. Yang kedua kenyataan pada tubuh pemerintahan itu tidaklah ada yang mana namanya saingan atau oposisi yang kuat. Hal ini berbahaya,” ungkapnya.

Meski mempertanyakan kepemimpinan Jokowi pada waktu ini, lanjut Agus, UGM kemudian lebih banyak mengingatkan Presiden melalui Petisi Bulaksumur yang dimaksud alih-alih impeachment atau pemakzulan Jokowi.

Ada beberapa alasan UGM tiada memilih opsi pemberhentian Presiden secara paksa. Diantaranya pemilihan yang tersebut sebentar lagi telah akan dilakukan pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden baru. Selain itu Jokowi disebut tidaklah melakukan pelanggaran berat seperti tindakan menindas yang digunakan sangat brutal ataupun pengkhianatan terhadap bangsa lalu negara. 

“Kita tidak ada mengambil jalan memakzulkan. Apa yang tersebut dilaksanakan presiden, kita tahu bermain kebijakan pemerintah tapi dengan melanggar batas-batas demokrasi. pemilihan telah dekat, umum yang mana akan menilai,” ungkapnya.  

Agus menambahkan, pemakzulan dinilai tak menjadi pilihan tepat untuk Indonesia. Negara ini jangan sampai mencontoh negara-negara demokrasi yang tersebut baru berprogres seperti Pakistan.

“Yang terjadi dalam Pakistan pada waktu ini, kekuataan jalanan yang dimaksud dilegitimasi akan merugikan keutuhan negara, itu tidaklah sehat. Yang justru kita perkuat harusnya lembaga urusan politik punya kapasitas untuk membaca pendapat rakyat juga memperjuangkannya,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button