Teknologi

Kominfo Ancam Blokir Airbnb hingga Agoda Buntut Tak Daftar PSE

Kertasleces.co.id – Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) melayangkan ultimatum ke beberapa jaringan travel online seperti Airbnb hingga Agoda akibat bukan mendaftar sebagai pelopor sistem elektronik (PSE). Bahkan perangkat lunak itu terancam diblokir di tempat Indonesia.

Aplikasi Online Travel Agent (OTA) asing yang tersebut terancam diblokir Kominfo itu meliputi Booking (Booking.com), Agoda (Agoda.com), Airbnb (Airbnb.com), Klook (Klook.com), Trivago (Trivago.co.id), lalu Expedia (Expedia.co.id).

Kominfo memberikan tenggat waktu selama lima hari kerja agar jaringan OTA itu mendaftar PSE setelahnya surat peringatan tegas ini dilayangkan pada Selasa, 5 Maret 2024 kemarin.

Mereka juga menyediakan asistensi di melakukan pendaftaran berdasarkan respons dan juga permohonan OTA asing tersebut.

Tapi apabila dia bukan memberikan respons melawan surat peringatan, Kominfo siap memblokir aplikasi mobile itu di dalam Indonesia.

“Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing yang disebutkan tidak ada memberikan respon berhadapan dengan surat peringatan serius yang digunakan dimaksud, maka Kementerian Kominfo dapat memberikan sanksi administratif sebagai pemutusan akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut,” tegasnya.

Apa itu PSE Kominfo?

Kebijakan wajib daftar PSE ini tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi lalu Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mana diubah ke Peraturan Menteri Komunikasi juga Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan menghadapi Peraturan Menteri Komunikasi dan juga Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).

Di aturan itu, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran yaitu PSE yang dimaksud miliki portal, situs, atau program pada jaringan internet yang dimaksud dipergunakan untuk:

  • Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
  • Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan proses keuangan;
  • Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui perangkat lunak lain ke perangkat User Sistem Elektronik;
  • Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tiada terbatas pada instruksi singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, kemudian percakapan pada jaringan pada bentuk wadah digital, layanan jejaring lalu media sosial;
  • Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Data Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, kemudian permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/atau
  • Pemrosesan Angka Pribadi untuk kegiatan operasional melayani warga yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Kewajiban pendaftaran yang dimaksud bukan belaka berlaku bagi PSE Lingkup Privat Domestik tetapi juga PSE Lingkup Privat Eksternal yang diatur di Pasal 4 PM Kominfo 5/2020, yaitu PSE Lingkup Privat yang dimaksud didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap saja di dalam negara lain tetapi:

  • Memberikan layanan pada di wilayah Indonesia;
  • Melakukan bidang usaha pada Indonesia; dan/atau
  • Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di area wilayah Indonesia.

Kominfo berdalih kalau kebijakan pendaftaran itu merupakan mekanisme pendataan terhadap PSE yang tersebut menyelenggarakan layanannya di area Indonesia. Hal ini diadakan pada rangka mendirikan ekosistem digital Indonesia yang aman juga dapat dipercaya.

PSE Lingkup Privat yang tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran diharuskan menyampaikan informasi antara lain mengenai identitas penyelenggara, nama sistem elektronik, URL resmi website, jenis data pribadi yang mana diproses, lokasi pengelolaan atau pemrosesan data.

“Melalui pendaftaran, publik dapat mengetahui PSE yang tersebut memberikan layanan untuk mereka,” kata Kominfo.

Jika para PSE Lingkup Privat tidaklah melaksanakan kewajiban pendaftaran, dia dapat dikenakan sanksi administratif merupakan pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).

Related Articles

Back to top button