Teknologi

Kominfo Cabut Izin Nomor Kontak Call Center Pemda DKI, Ada Apa?

Kertasleces.co.id – Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) menghentikan beberapa jumlah nomor kontak para lembaga serta perusahaan pada Indonesia, termasuk Pemerintahan Daerah DKI Ibukota Indonesia (Pemda DKI).

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Telekom Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos juga Informatika Kementerian Kominfo sampai akhir Desember 2023, tercatat ada 19 lembaga ataupun perusahaan yang tersebut dicabut izin nomor kontaknya.

“Ditemukenali 19 Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud di lampiran pengumuman ini tiada mempunyai izin penyelenggaraan telekomunikasi berpartisipasi sebagai dasar pengaplikasian penomoran telekomunikasi,” ungkap Kominfo pada siaran pers, diambil Selasa (20/2/2024).

“Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak ada dapat lagi menggunakan penomoran sebagaimana yang disebutkan pada lampiran pengumuman ini,” lanjutnya.

Berikut lembaga yang digunakan nomor kontaknya dihentikan Kominfo:

  1. Pemda DKI
  2. PT Altekindo Jejaring Nusantara
  3. PT Ambhara Duta Shanti
  4. PT Bakrie Telecom Tbk
  5. PT Corbec Communication
  6. PT Indika Telemedia Mobile
  7. PT Indo Pratama Teleglobal
  8. PT Indosat Tbk
  9. PT Kopkar Citra Bekisar (Domestik/Telkom);Bukaka Singtel
  10. PT Merdeka, Bebas, Beken, Telepin2000, Telepin8000
  11. PT Pasifik Satelit Nusantara
  12. PT Prima Netcom Inaya
  13. PT Rabik Bangun Nusantara
  14. PT Sampoerna Pertelekomunikasian Indonesia
  15. PT Satya Adi Komunika
  16. PT Telum Nusantara
  17. PT Terminal Adi Persada (Domistik)
  18. PT Triana Satria Eka Teknologi
  19. PT Vasindo Tele Memo

Hal itu diadakan di rangka pengawasan pemakaian penomoran sesuai Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekom Nasional kemudian Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Menurut aturan itu, Direktorat Jenderal yang digunakan tugas serta fungsinya di area bidang telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penomoran yang digunakan telah dilakukan ditetapkan terhadap pengguna penomoran telekomunikasi.

“Direktorat Jenderal yang mana tugas juga fungsinya di dalam bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang mana telah terjadi diberikan untuk pengguna nomor jikalau tak digunakan di waktu 6 (enam) bulan berturut-turut atau di jangka waktu yang ditentukan di peraturan perundang-undangan tersendiri,” kata Kominfo di siaran pers, diambil Selasa (20/2/2024).

Aturan itu turut mengatakan pengguna penomoran telekomunikasi yang tersebut tidak ada memenuhi ketentuan pemakaian Penomoran Pertelekomunikasian dikenai sanksi pencabutan penetapan Penomoran Telekomunikasi.

“Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pertelekomunikasian mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran  Telekomunikasi yang dimaksud terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud,” beber Kominfo.

“Apabila di area kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang disebutkan di lampiran pengumuman ini, maka penetapan yang dimaksud dicabut lalu dinyatakan tiada berlaku,” jelasnya.

Related Articles

Back to top button