Nasional

KPK Bantah Persulit Penerbitan Surat Penangkapan Pimpinan Daerah Sidoarjo sebab Isu Capres

Kertasleces.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah bila pimpinan lembaga antirasuah itu mempersulit penerbitan surat penangkapan terhadap Kepala Daerah Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dikarenakan terkait capres-cawapres.

Sebelumnya, Muhdlor diduga terlibat di persoalan hukum dugaan korupsi pemotongan dana intensif aparatur sipil negara (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Diungkap KPK, pemotongan dana intensif itu diduga dilaksanakan demi memenuhi keinginan Muhdlor sebagai bupati serta Kepala BPPD Kota Sidoarjo.

“Tak benar, kemudian tidak. Saya pastikan tiada benar bahwa pada ketika hari H (OTT) itu mengawaitu surat perintah ke penangkapan, nggak ada,” katanya pada waktu mengatur konferensi pers di tempat Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Hari Senin (29/1/2024).

Ghufron juga membantah hal itu guna melindungi Muhdlor, sebab keberpihakannya dengan salah satu pasangan calon presiden dan juga calon delegasi presiden.

“Oh tentang itu, ya, sekali lagi, KPK itu basisnya data, atau bukti hukum. Kami tak tahu tentang nol-nol (capres-cawapres) itu,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi yang dimaksud terungkap setelahnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di area Sidoarjo, Jatim pada Kamis (25/1/2024).

Saat itu, sebagian 11 orang diamankan, serta KPK baru menetapkan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka.

Ghufron mengklaim usai OTT, KPK segera bergerak mencari Muhdlor. Pencarian disebutnya dilaksanakan dari Kamis (25/1/2024) hingga hari terakhir pekan (26/1/2024), namun KPK tak berhasil menemukannya.

“Jadi kami telah mengeluarkan sprinlidik (surat perintah penyelidikan) artinya bertugas melakukan penyelidikan. Penyelidikan di tempat dalamnya termasuk kewenangan untuk menangkap, kalau ada insiden tangkap tangan, kejadian pada kejadian atau sesaat setelahnya kejadian, siapapun, apalagi petugas KPK yg dilandasi sprinlidik,” terangnya.

Oleh karenanya di waktu dekat ini, KPK segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Muhdlor. KPK juga membuka potensi melakukan penjemputan paksa, jikalau Muhdlor mangkir dari panggilan pertama juga kedua.

“Kami panggil satu sampai dua kali, panggilan ketiga tentu dengan upaya penjemputan paksa,” tegas Ghufron.

Siska sebagai Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, sekaligus bendahara, disebut secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif para ASN BPPD Sidoarjo.

Besaran potongan, berkisar 10 persen hingga 30 persen dari intensif yang mana diterima masing-masing ASN. Intensif itu diberikan akibat perolehan pajak BPPD Kota Sidoarjo mencapai Mata Uang Rupiah 1,3 triliun.

Berdasarkan perhitungan KPK, dana yang dimaksud berhasil dikumpulkan Siska mencapai Rp2,7 miliar. Sementara ketika OTT dilaksanakan, penyidik menemukan uang tunai Simbol Rupiah 69,9 juta.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button