Bisnis

LPS serta MA Berikan Keamanan Kepastian Hukum: Nasabah Bank Bebas Cemas

Kertasleces.co.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan juga Mahkamah Agung (MA) terus bekerja serupa untuk menyelesaikan sengketa hukum yang tersebut berkaitan dengan tugas juga fungsi LPS.

Hal ini menjadi tambahan penting setelahnya disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguraian serta Perkuatan Bidang Keuangan (UU P2SK). Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang tersebut menggariskan bahwa LPS perlu mendapatkan pengaturan tambahan lanjut teristimewa terkait kewenangan peradilan, khususnya di menyelesaikan sengketa yang dimaksud melibatkan LPS, lalu ini akan dijalankan oleh peradilan dalam bawah MA, seperti Pengadilan Niaga.

“LPS lalu MA sudah berikrar untuk tetap memperlihatkan bersinergi memberikan proteksi juga kepastian hukum bagi publik khususnya pengguna Indonesia. LPS bersatu dengan MA juga berikrar untuk terus melakukan upaya permintaan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mana menyebabkan kerugian pada bank serta mengakibatkan bank menjadi gagal lalu ditutup,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jakarta, Selasa (23/01/2023).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, LPS dan juga MA kemudian mengatur Focus Group Discussion juga Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) Penyelesaian Sengketa Likuidasi, bertujuan antara lain mendiskusikan penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa likuidasi berdasarkan ketentuan Pasal 50A juga 50B UU P2SK (Raperma Penyelesaian Sengketa Likuidasi) pada tanggal 23 – 24 Januari 2024, bertempat di area Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, juga dikemukakan hal mengenai penambahan kewenangan LPS di UU P2SK, baik LPS maupun MA berpandangan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut lanjut mengenai mekanisme upaya hukum berhadapan dengan keberatan klien yang digunakan simpanannya dinyatakan bukan layak bayar kemudian mekanisme penanganan sengketa di proses likuidasi bank dalam Pengadilan Niaga guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk merumuskan mekanisme dan juga ketentuan terkait tindakan hukum terhadap keberatan pengguna yang simpanannya dianggap tidak ada dapat dibayar juga proses penyelesaian sengketa di likuidasi bank di area Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Grup Kerja yang tersebut bertugas menyusun Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank juga Perusahaan Asuransi Serta Syariah Dalam Proses Likuidasi dalam Pengadilan Niaga.

Langkah ini diawali dengan Fokus Group Discussion (FGD) yang mana kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan MA Penyelesaian Sengketa Likuidasi oleh Tim Teknis yang digunakan terdiri dari perwakilan MA dan juga LPS.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button