Bisnis

LPS serta MA Berikan Pemastian Kepastian Hukum: Nasabah Bank Bebas Cemas

Kertasleces.co.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian Mahkamah Agung (MA) terus bekerja sejenis untuk menyelesaikan sengketa hukum yang dimaksud berkaitan dengan tugas dan juga fungsi LPS.

Hal ini menjadi lebih besar penting setelahnya disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangunan dan juga Menguatkan Industri Keuangan (UU P2SK). Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang menggariskan bahwa LPS perlu mendapatkan pengaturan lebih lanjut lanjut teristimewa terkait kewenangan peradilan, khususnya di menyelesaikan sengketa yang melibatkan LPS, lalu ini akan dilaksanakan oleh peradilan dalam bawah MA, seperti Pengadilan Niaga.

“LPS lalu MA telah terjadi berazam untuk masih bersinergi memberikan pengamanan dan juga kepastian hukum bagi publik khususnya klien Indonesia. LPS dengan dengan MA juga berikrar untuk terus melakukan upaya permintaan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada bank dan juga mengakibatkan bank menjadi gagal kemudian ditutup,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di area Jakarta, Selasa (23/01/2023).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, LPS kemudian MA kemudian mengatur Focus Group Discussion dan juga Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) Penyelesaian Sengketa Likuidasi, bertujuan antara lain mendiskusikan penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa likuidasi berdasarkan ketentuan Pasal 50A dan juga 50B UU P2SK (Raperma Penyelesaian Sengketa Likuidasi) pada tanggal 23 – 24 Januari 2024, bertempat di area Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, juga dikemukakan hal mengenai penambahan kewenangan LPS pada UU P2SK, baik LPS maupun MA berpandangan masih diperlukan pengaturan lebih lanjut lanjut mengenai mekanisme upaya hukum melawan keberatan klien yang dimaksud simpanannya dinyatakan tiada layak bayar dan juga mekanisme penanganan sengketa pada proses likuidasi bank pada Pengadilan Niaga guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk merumuskan mekanisme kemudian ketentuan terkait tindakan hukum terhadap keberatan pengguna yang mana simpanannya dianggap tidak ada dapat dibayar kemudian proses penyelesaian sengketa di likuidasi bank pada Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Grup Kerja yang dimaksud bertugas menyusun Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan juga Korporasi Asuransi Serta Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga.

Langkah ini diawali dengan Fokus Group Discussion (FGD) yang digunakan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan MA Penyelesaian Sengketa Likuidasi oleh Tim Teknis yang dimaksud terdiri dari perwakilan MA dan juga LPS.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button