Nasional

Luruskan Pemberitaan di area Sebuah Media, Pemprov Sulsel Tegaskan Tak Pernah Bolehkan ASN Ikut Kampanye

Kertasleces.co.id – Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, didampingi Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, lalu Plt Biro Hukum Sulsel, mengklasifikasi juga meluruskan terkait headline pemberitaan salah satu media cetak edisi Senin, 15 Januari 2024.

Di di berita itu disebutkan bahwa “Pemprov Sulsel Bolehkan ASN Ikut Kampanye”.

Ini tentu sangat disayangkan, sebab berita ini adalah berita yang digunakan tidaklah benar (hoaks), dikarenakan tiada sesuai substansi yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel pada wawancara di tempat waktu berkunjung ke Gudang Logistik KPU Wilayah Enrekang.

“Hal ini tentu kita perlu luruskan, lantaran sanggup mengakibatkan multitafsir yang digunakan disalah artikan seakan-akan kita (Pemprov Sulsel) membolehkan sesuatu yang digunakan dilarang, padahal aturannya jelas,” ucap Arsjad, pada waktu konferensi pers sama-sama para wartawan di area Kantor Gubernur Sulsel, hari terakhir pekan (26/1/2024).

Menurut Arsjad, jikalau dicermati secara seksama, video yang mana ada dengan durasi 1 menit 57 detik tersebut, tidak ada ada satupun statement dari Pj Gubernur Sulsel yang digunakan mengungkapkan Pemprov Bolehkan ASN Ikut Kampanye.

Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dimaksud ada justru mengingatkan, menegaskan bahwa ASN harus netral kemudian bukan berpihak. Meskipun ASN boleh memilih, tapi bukan boleh diungkapkan, termasuk diartikulasikan pada bentuk simbolik.

Ia pun berharap, agar media meluruskan serta mempersilakan menyaksikan video tersebut,  cermati apakah betul yang dimaksud disampaikan oleh Pj Gubernur sesuai dengan itu.

“Karena kita perlu mengakses ini secara terang-terangan untuk mengedukasi penduduk agar lebih lanjut paham bahkan komitmen untuk menegaskan netralitas ASN,” katanya.

Kemudian Arsjad juga sempat menghubungi pihak Bawaslu Sulsel untuk menilai isi video yang dimaksud serta mengatakan, bukan ada yang mana salah di pembukaan wawancara tersebut.

“Untuk itu, saya memohonkan untuk teman-teman media untuk lebih besar bijak, lebih tinggi terkonfirmasi, serta berharap tak ada kesalahpahaman atau kesalahtafsiran terhadap statement berita yang digunakan keluar. Kami percaya bahwa teman-teman media, sebagai mitra pemerintah yang mana menyampaikan berita secara benar kemudian profesional,” imbuhnya.

Di tempat yang mana sama, Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, komitmen Pj Gubernur Sulsel terkait netralitas ASN sudah ditunjukkan melalui beberapa kegiatan. Misalnya, pada September terkait netralitas ASN, dimana keterlibatan Komisi ASN yang dimaksud datang segera ke Sulsel, berkaitan dengan rapat koordinasi netralitas ASN.

Kedua, lanjut Sukarniaty Kondolele, pada tanggal 16 Oktober 2023 juga diinisiasi oleh BKD dengan Pj Gubernur, ikrar sama-sama dengan seluruh penjabat tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulsel, yang digunakan satu minggu kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat tinggi Pratama, sampai jajarannya hingga ke bawah.

Kemudian yang digunakan terakhir, lanjut Sukarniaty Kondolele, menerbitkan surat edaran tertanggal 17 Oktober 2023, yang juga menekankan netralitas ASN dalam lingkup Pemprov Sulsel.

“Semuanya tegas dari Bapak Pj Gubernur Sulsel,” ungkapnya.

Plt Biro Hukum Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, mengatakan, tak ada statement Pj Gubernur membolehkan ASN mengambil bagian kampanye. Tapi yang digunakan ada, aturan yang digunakan membolehkan baik pada Undang-undang Pemilu, maupun di PP 94 tentang kedisiplinan PNS.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra berharap, media memberitakan yang dimaksud soft lagi, apalagi menghadapi jadwal kebijakan pemerintah yang digunakan terbesar di area Indonesia.

“Teman-teman bisa saja mengkonfirmasi ke kami dan juga kami akan siap untuk menjelaskan apa pun yang digunakan terkait juga ingin disampaikan oleh teman-teman media,” terangnya. 

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button