Nasional

Mahfud Balas Ucapan Luhut Yang Bilang Aksi Petisi Kampus Dipolitisasi: Apa Politisasinya?

Kertasleces.co.id – Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud Md balik mempertanyakan ucapan dari Menteri Koordinator Area Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoal aksi civitas academica yang digunakan disebut dipolitisasi.

“Kalau saya menganggap itu aksi moral yang murni. ‘Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Saya menganggap itu pergerakan moral murni lalu tak ada politisasinya lantaran merekan itu bukan memihak pasangan calon mana pun, tidaklah mengampanyekan siapa pun,” kata Mahfud Md usai acara Tabrak, Prof! pada Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari pergerakan civitas academica di tempat seluruh Indonesia yang mana terjadi selama masa kampanye.

“Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidaklah memperkuat calon tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud lantas mengatakan, justru orang yang tersebut melakukan politisasi adalah orang yang dimaksud berjuang mengungguli pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

“Justru yang dimaksud kemudian melakukan langkah-langkah yang tersebut ingin mengungguli calon tertentu itulah yang mana melakukan politisasi di area luar tugasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut mengungkapkan bahwa pergerakan civitas academica pada berbagai kampus merupakan pergerakan yang mana dipolitisasi.

“Pada zaman seperti sekarang ini, itu ‘kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas,” kata Luhut pada tayangan yang disaksikan dalam Jakarta, Rabu.

Beberapa akademisi dari beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) juga beberapa kampus lain menyampaikan petisi terdiri dari kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung perihal etika hingga kenegarawanan pada petisinya.

Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas mengenai pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang tersebut harus dihargai.

“Ya, itu hak demokrasi yang dimaksud harus kita hargai, ya,” kata Jokowi pada Kota Bandung, Jawa Barat, seperti di tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di dalam Jakarta, Hari Sabtu (3/2/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kritik yang tersebut muncul dari beberapa orang akademisi dari beberapa universitas pada Tanah Air adalah bagian dari dinamika urusan politik menjauhi pemilihan 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

“Dinamika urusan politik apa pun, eksekutif harus perhatikan, artinya meng-assurance serta mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata dia. (Sumber: Antara)

Related Articles

Back to top button