Nasional

Masuk Kategori Perbuatan Tercela, Jokowi Bisa Dimakzulkan Gegara Ucapannya!

Kertasleces.co.id – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dimaksud meyebut presiden hingga menteri boleh berpihak lalu berkampanye. Menurut Bivitri, pernyataan yang dimaksud sudah ada memenuhi persyaratan untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

“Tapi pertanyaan kunci ini saya kira jadi pemicu yang digunakan paling penting, kalau pertanyaannya apakah sudah ada memenuhi ketentuan untuk pemakzulan atau belum, kalau menurut saya sudah,” kata Bivitri pada diskusi yang mana dijalankan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di tempat Tebet, Ibukota Selatan, Kamis (25/1/2024).

Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang mana Punya Otak Moncer Kini Kuliah di tempat London

Beda Adab Ahok vs Abdee Slank Usai Dukung Ganjar, Bak Langit Bumi!

Bivitri menilai pernyataan Jokowi itu telah masuk di kategori perbuatan tercela. Dia merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti (tengah) pada diskusi di tempat kawasan Tebet. (Suara.com/Yaumal)
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti (tengah) pada diskusi di area kawasan Tebet. (Suara.com/Yaumal)

Pasal itu berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan di masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berhadapan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah terjadi melakukan pelanggaran hukum sebagai pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak ada lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

“Ada yang mana agak longgarkan, harus dibuktikan secara hukum. Agak longgar perbuatan tercela serta tiada lagi memenuhi ketentuan sebagai presiden. Di titik itu menurut saya, perbuatan tercela itu,” jelasnya.

Bivitri menganggap perbuatan tercela oleh presiden tak sejenis dengan prilaku penduduk biasa.

Biodata kemudian Pendidikan Gus Miftah: Ngaku Belajar Etika dari Gibran, Ternyata Keturunan Orang Besar

Gibran Dianggap Tak Punya Etika Saat Debat, Nikita Mirzani Ikut Ngamuk: Sudah Dua Kali Minta Maaf

“Memang di tempat hukum tata negara prinsipnya orang itu menilai harus dari jabatan. Jadi perbuatan tercela orang biasa lalu menurut orang presiden atau menteri,” katanya.

Menurutnya, perbuatan tercela oleh presiden harus dilihat dari jabatannya sebagai kepala negara.

“Karena individu yang digunakan dijadikan tolok ukur jabatan lalu wewenang. Dalam konteks itu lah menurut saya pak Jokowi sudah ada melakukan perbuatan tercela pada konteks presiden,” ujarnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak lalu berkampanye, termasuk bagi pribadi Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang mana bukan ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi pasukan sukses.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi pada Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Presiden Jokowi lalu Prabowo dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)
Presiden Jokowi juga Prabowo di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). (Suara.com/Novian)

Meski bisa saja mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun bukan boleh menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan urusan politik atau kampanye.

“Tapi yang digunakan paling penting waktu kampanye tidaklah boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana melakukan konfirmasi tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana bergabung kampanye.

“Itu semata yang mengatur itu hanya saja tak boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button