Bisnis

Mega Skandal Korupsi Lembaga Keuangan di area Vietnam Mirip BLBI di dalam Indonesia

Kertasleces.co.id – Negara Vietnam berada dalam menghadapi skandal perbankan terbesar di tempat Asia Tenggara.
Negara yang disebutkan mengungkap dugaan penggelapan dana senilai US$ 12,4 miliar atau setara Simbol Rupiah 192,25 triliun (kurs Simbol Rupiah 15.504) oleh pengembang real estate, Truong My Lan.

Ketua Umum Hidupkan Komunitas Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mewanti-wanti pemerintah maupun otoritas perbankan pada Indonesia agar memitigasi jangan sampai perkara yang dimaksud menjalar ke Indonesia.

Apalagi, skandal keuangan di dalam Vietnam ini mirip dengan kejahatan keuangan yang digunakan pernah menimpa Indonesia pada masa transisi kekuasaan era reformasi 1998.

Saat itu, Indonesia diguncang oleh skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga skandal Obligasi Rekap BLBI.

“Saya terus mendesak pemerintah agar menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Hal ini anggaran yang digunakan tak produktif serta membebani APBN kita, tetapi tidak ada digubris. Padahal, pembayaran bunga obligasi ini menyebabkan APBN tiada sehat,” kata Hardjuno ditulis Rabu (6/3/2024).

Hardjuno yang digunakan saat ini berada dalam merampungkan disertasi dengan judul “Prinsip Kepastian Hukum Pada Akselerasi Reformasi Hukum Terhadap Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)” mensinyalir pembohongan skala besar yang mana merugikan keuangan negara pada Vietnam tersebut, diduga menggunakan ribuan “perusahaan hantu” untuk melaksanakan kegiatan ilegal.

Menurut Hardjuno, hal yang disebutkan seringkali merupakan modus operandi di persoalan hukum penyalahgunaan keuangan, di dalam mana pelaku menciptakan entitas industri palsu atau bukan sah untuk menyembunyikan jejak keuangannya.

“Di Indonesia, praktik ini juga terjadi di tempat BLBI. Banyak perusahaan bodong mendapat kucuran dana atau perusahaan bodong diagunkan. Setelah perusahaan dijual bahkan nilainya tak sampai sepersepuluh dari BLBI yang digunakan dikucurkan,” kata Hardjuno.

Selasa 5 Maret 2024, pengadilan Vietnam mulai menyidangkan perkara kecurangan keuangan bernilai 12 miliar dolar AS, atau Simbol Rupiah 189 triliun, menghadapkan 90 dituduh dengan beberapa terancam hukuman mati.

Di Vietnam, Truong My Lan diduga memberikan suap terhadap pejabat pemerintah untuk membantu kegiatannya.

Menurutnya, praktik suap ini juga merupakan kesulitan serius di tempat Indonesia, khususnya pada tindakan hukum korupsi yang digunakan melibatkan pejabat tinggi atau eksekutif perusahaan yang mana mencoba memuluskan jalannya di bidang usaha ilegal.

Dalam tindakan hukum Truong My Lan juga terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perbankan.

Menurut Hardjuno, hal yang disebutkan serupa persis dengan pengucuran BLBI yang dimaksud kemudian ditambah dengan pemberian obligasi rekap sebagai siasat menyehatkan neraca perbankan.

“Di skandal obligasi rekap yang mana diduga merugikan negara hingga 18 ribu triliun rupiah pada hari ini mengangkangi aturan perbankan akibat bank yang tersebut memegang obligasi rekap dijual tidak mahal untuk yang mana diduga pemilik lama. Sehingga, negara harus terus membayar bunga rekap sampai sekarang pada bank-bank tersebut,” papar Hardjuno yang dimaksud pada masa kini menempuh Inisiatif Doktor Proyek Studi Hukum kemudian Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

Hardjuno memberi apresiasi untuk pemerintah Vietnam yang mana sudah pernah memperlihatkan keberanian untuk menghukum pelaku kejahatan keuangan.

Sementara pada Indonesia sampai hari ini masih berkutat dengan pengembalian Rupiah 110 triliun nilai BLBI pada 1998 yang tersebut apabila dikurskan pada hari ini sebenarnya sudah ada ribuan triliun.

“Ngejar Rupiah 110 triliun cuma setengah mati susahnya. Apalagi menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap yang mana merugikan negara setahun Rupiah 50-60 triliun,” tandas Hardjuno.

Related Articles

Back to top button