Nasional

Mendagri Usul Klausul Peralihan Status Ibu Pusat Kota Ibukota Indonesia Ketika Keppres IKN Terbit

Kertasleces.co.id – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengusulkan agar ada satu klausul yang mengatur tentang peralihan status Ibu Perkotaan Ibukota Indonesia dihilangkan ketika Keppres IKN terbit. Mendagri mengusulkan agar klausul itu dibunyikan di tempat RUU Daerah Khusus DKI Jakarta (DKJ) maupun UU IKN.

“Kami juga mohon kalau mampu pada UU DKJ ada satu pasal pada bagian peralihan atau bagian akhir yang digunakan menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika ibu kota negara pindah ke IKN setelahnya Keppres tentang itu diterbitkan. Sehingga dibunyikan di dalam UU IKN, dibunyikan juga di tempat UU DKJ,” kata Tito pada waktu rapat oleno RUU DKJ sama-sama Baleg DPR, Rabu (13/3/2024).

Ia menjelaskan, usulan itu dilayangkan agar tak terjadi polemik hukum. Pasalnya, kata Tito, pembahasan lalu pengesahan RUU DKJ molor dari ketentuan yang mana telah dilakukan ditetapkan.

“Sehingga tidaklah menjadi polemik hukum nantinya akibat adanya waktu gap yg kemungkinan besar bagi beberapa pihak agak terlambat. Harusnya 15 Februari kita harapkan bisa jadi nanti diselesaikan di dalam masa sidang ini serta kemungkinan besar pada Paripurna mendatang,” kata Tito.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Area Hukum Dini Purwono menyatakan bahwa sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), DKI Ibukota Indonesia masih masih menjadi ibu kota negara. “Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Ibukota Indonesia tetap memperlihatkan sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” kata Dini di keterangannya dikutip, Hari Jumat (8/3/2024).

Dini menjelaskan, Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada pada waktu Keppres diterbitkan. Setelah Keppres yang dimaksud terbit, katanya, maka otomatis DKI Ibukota berhenti menjadi ibu kota negara. Namun kapan terbitnya Keputusan Presiden akan tergantung dengan kewenangan Presiden.

“Aturan terkait hal yang disebutkan diatur di Pasal 41 UU IKN. Bhw sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai wilayah otonom, lalu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Pusat Kota Ibukota sebagai Ibu Daerah Perkotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan juga dinyatakan bukan berlaku,” kata Dini.

Related Articles

Back to top button