Bisnis

Menteri Bahlil: Pajak Kesenangan Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Pengembangan Usaha

Kertasleces.co.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, kenaikan pajak hiburan yang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat lalu pemerintahan Daerah (UU HKDP) dapat mengganggu iklim investasi.

Pajak barang dan juga jasa tertentu (PBJT) untuk layanan hiburan di dalam tempat-tempat seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, lalu mandi uap/spa ditetapkan antara 40 persen hingga 75 persen menurut UU tersebut.

Menurut dia, walau belum mengawasi dampak langsung, namun kenaikan pajak yang disebutkan kemungkinan akan berdampak negatif pada investasi. Ia mengemukakan pandangannya ini di paparan mengenai realisasi pembangunan ekonomi tahun 2023 pada Ibukota Indonesia pada hari Rabu.

Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun mengumumkan telah lama memohon agar ketentuan yang dimaksud ditunda agar mampu dikaji lebih besar lanjut.

“Menurut saya yang tersebut dulu pernah merasakan sarana pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini,” kata dia, diambil dari Antara Rabu (24/1/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya berencana kenaikan Pajak Barang kemudian Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada sektor kesenian kemudian hiburan, sebagai bagian dari upaya pengendalian aktivitas tertentu.

Meski mendapat kritik dan juga keluhan dari pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk segera mengeluarkan surat edaran yang dimaksud mengatur insentif fiskal, termasuk keringanan di penerapan tarif pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

Berkaitan dengan rencana ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah area memiliki kewenangan untuk menerapkan tarif pajak yang mana lebih tinggi rendah dari rentang 40 hingga 75 persen, sesuai dengan kebijakan tempat masing-masing.

Airlangga menjelaskan bahwa penurunan tarif pajak hiburan dapat diterapkan sebab beberapa ketentuan pada pasal-pasal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan juga eksekutif Daerah (UU HKPD) memberikan fleksibilitas untuk melakukan pengurangan tersebut.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button