Bisnis

Menteri Bahlil: Pajak Kesenangan Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Penanaman Modal

Kertasleces.co.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, kenaikan pajak hiburan yang digunakan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat juga eksekutif Daerah (UU HKDP) dapat mengganggu iklim investasi.

Pajak barang kemudian jasa tertentu (PBJT) untuk layanan hiburan di dalam tempat-tempat seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa ditetapkan antara 40 persen hingga 75 persen menurut UU tersebut.

Menurut dia, meskipun belum mengamati dampak langsung, namun kenaikan pajak yang disebutkan kemungkinan akan berdampak negatif pada investasi. Ia mengemukakan pandangannya ini pada paparan mengenai realisasi pembangunan ekonomi tahun 2023 di area DKI Jakarta pada hari Rabu.

Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun mengumumkan telah lama mengajukan permohonan agar ketentuan yang dimaksud ditunda agar dapat dikaji lebih lanjut lanjut.

“Menurut saya yang digunakan dulu pernah merasakan sarana pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang mana masuk kalau mahal begini,” kata dia, disitir dari Antara Rabu (24/1/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya berencana kenaikan Pajak Barang kemudian Jasa Tertentu (PBJT), teristimewa pada sektor kesenian dan juga hiburan, sebagai bagian dari upaya pengendalian aktivitas tertentu.

Meski mendapat kritik juga keluhan dari pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk segera mengeluarkan surat edaran yang tersebut mengatur insentif fiskal, termasuk keringanan di penerapan tarif pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

Berkaitan dengan rencana ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah area mempunyai kewenangan untuk menerapkan tarif pajak yang mana lebih lanjut rendah dari rentang 40 hingga 75 persen, sesuai dengan kebijakan tempat masing-masing.

Airlangga menjelaskan bahwa penurunan tarif pajak hiburan dapat diterapkan dikarenakan beberapa ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat juga otoritas Daerah (UU HKPD) memberikan fleksibilitas untuk melakukan pengurangan tersebut.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button