Bisnis

Nasib Kondisi Keuangan RI Jika Sri Mulyani Tinggalkan Jokowi

Kertasleces.co.id – Isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan kian santer serta berhembus kencang pada internal Kementerian Keuangan.

Jika benar niatan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ada banyak dampak negatif yang digunakan bisa jadi sekadar muncul terhadap kegiatan ekonomi RI.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan dampak besar jikalau Sri Mulyani benar hengkang adalah persoalan kredibilitas dunia usaha Indonesia dimata pemodal asing.

“Jadi begitu menteri Sri Mulyani serta menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet pasti efeknya akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditur, bahkan konsekuensinya akan susah mendapatkan pinjaman baru atau kerjasama investasi,” kata Bhima pada waktu dihubungi Suara.com pada Hari Jumat (26/1/2024).

Menurut Bhima frontliner dunia usaha RI memang benar paling banyak dilaksanakan oleh Sri Mulyani, kerjasama bilateral maupun multilateral terhadap sektor ekonomi paling kerap melibatkan dirinya.

Kepercayaan asing lanjut Bhima juga dapat terlihat dari kredibilitas Sri Mulyani selama ini yang mana merupakan individu teknorat.

“Karena ini persoalan bicara kredibilitas, sehingga efeknya ke lingkungan ekonomi dimana capaian realisasi investai itu akan sangat berisko tinggi lalu yang mana jelas ini sebagai bentuk shock therapy ke Jokowi,” katanya.

Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri pada sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan mengungkapkan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang dimaksud paling siap mundur.

“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah ada gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal pada Political Economic Outlook 2024 di dalam Tebet, Jakarta.

Yah dukungan Jokowi di konstetasi urusan politik pemilihan raya 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.

Tak cuma itu Faisal juga menyatakan Sri Mulyani lalu Prabowo juga kerap berbeda pendapat, khususnya untuk permasalahan anggaran.

“Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan peluang ini segera insyaallah jadi pemicu yang mana dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Sektor Ekonomi, Keuangan, juga Industri Ginandjar Kartasasmita) juga 13 menteri lainnya mundur dalam zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

Dalam acara inisiatif Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal mengungkapkan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang digunakan logis akibat teknokrat orang yang tersebut miliki nilai etik juga moral yang digunakan kuat, baik itu perekonomian seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.

“Teknokrat itu miliki standar etika bukan tertulis. Jadi kalau beliau diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, ia bilang ‘sorry nggak mau, bukan bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa pada mana-mana,” tuturnya.

Faisal Basri mengumumkan standar nilai yang tersebut mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang masuk di tugas serta fungsi dia untuk kepentingan kebijakan pemerintah tertentu. Apalagi yang terkait dengan pemanfaatan anggaran negara.

“Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 lebih besar intens, bagikan apalah gitu ya, ‘wah itu anggarannya belum ada di area APBN’, ‘tapi uangnya ada?’ diusahakan pak,’ ‘laksanakan’. Itu kan kalau dijalankan crime, akibat setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak sanggup dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini,” beber Faisal.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button