Bisnis

Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Kertasleces.co.id – Pengadaan sistem pengamanan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun anggaran 2012 diduga jadi kompetisi korupsi hingga merugikan negara RP17,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, persoalan hukum ini elibatkan Reyna Usman, mantan Direktur Jenderal Pembinaan kemudian Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja serta Transmigrasi periode 2011-2015, yang digunakan juga merupakan mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Bali. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dugaan kerugian keuangan negara sebesar 88 persen merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Dugaan kerugian keuangan negara yang dimaksud ditimbulkan di pengadaan ini banyak sekitar Rupiah 17,6 miliar,” kata Alex menyinggung laporan dari BPK pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Kronologi Korupsi

Pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah kegiatan berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di dalam luar negeri.

Rekomendasi yang disebutkan menyarankan agar data proteksi TKI diolah untuk melakukan konfirmasi pengawasan lalu pengendalian yang efektif.

Reyna, selaku Direktur Jenderal Pembinaan dan juga Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi, kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk tahun 2012. Sebagai langkah selanjutnya, orang aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Kemenakertrans yang dimaksud bernama I Nyoman Darmanta menjadi Pejabat Pencipta Keseriusan (PPK).

Pada bulan Maret 2012, Reyna melakukan rapat bersatu I Nyoman lalu Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia, untuk mendiskusikan tahap awal proyek pengadaan tersebut.

Saat proyek dijalankan, Tim Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menemukan banyak kesalahan yang dimaksud menyebabkan proyek yang disebutkan tak sesuai dengan spesifikasi awal, sebagaimana tercatat pada surat perintah kerja. Ketidaksesuaian ini mencakup komposisi hardware juga software.

Namun, I Nyoman selaku PPK tetap memperlihatkan menyetujuinya sehingga pihak Kemenakertrans membayar 100 persen biaya proyek meskipun pekerjaan yang sebenarnya belum mencapai 100 persen.

“Kondisi faktual yang dimaksud mencakup belum dilakukannya instalasi pemasangan hardware serta software serupa sekali, khususnya yang digunakan menjadi dasar utama penempatan TKI di area negara Malaya dan juga Arab Saudi,” ungkap Alex.

Sebagai akibat dari perbuatannya, KPK menetapkan Reyna, I Nyoman, serta Karunia sebagai tersangka, dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button