Bisnis

Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Kertasleces.co.id – Pengadaan sistem pemeliharaan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun anggaran 2012 diduga jadi event korupsi hingga merugikan negara RP17,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, persoalan hukum ini elibatkan Reyna Usman, mantan Direktur Jenderal Pembinaan kemudian Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja serta Transmigrasi periode 2011-2015, yang mana juga merupakan mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Bali. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dugaan kerugian keuangan negara sebesar 88 persen merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan pada pengadaan ini beberapa sekitar Rupiah 17,6 miliar,” kata Alex menyinggung laporan dari BPK pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Kronologi Korupsi

Pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah acara berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI dalam luar negeri.

Rekomendasi yang dimaksud menyarankan agar data proteksi TKI diolah untuk melakukan konfirmasi pengawasan kemudian pengendalian yang mana efektif.

Reyna, selaku Direktur Jenderal Pembinaan serta Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja juga Transmigrasi, kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk tahun 2012. Sebagai langkah selanjutnya, manusia aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Kemenakertrans yang mana bernama I Nyoman Darmanta menjadi Pejabat Pengembang Janji (PPK).

Pada bulan Maret 2012, Reyna melakukan pertemuan sama-sama I Nyoman serta Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia, untuk mengeksplorasi tahap awal proyek pengadaan tersebut.

Saat proyek dijalankan, Tim Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menemukan beberapa kesalahan yang digunakan menimbulkan proyek yang dimaksud tak sesuai dengan spesifikasi awal, sebagaimana tercatat di surat perintah kerja. Ketidaksesuaian ini mencakup komposisi hardware juga software.

Namun, I Nyoman selaku PPK tetap saja menyetujuinya sehingga pihak Kemenakertrans membayar 100 persen biaya proyek meskipun pekerjaan yang dimaksud sebenarnya belum mencapai 100 persen.

“Kondisi faktual yang disebutkan mencakup belum dilakukannya instalasi pemasangan hardware juga software serupa sekali, teristimewa yang dimaksud menjadi dasar utama penempatan TKI di tempat negara Negara Malaysia dan juga Arab Saudi,” ungkap Alex.

Sebagai akibat dari perbuatannya, KPK menetapkan Reyna, I Nyoman, serta Karunia sebagai tersangka, dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button