Nasional

OTT KPK pada Sidoarjo: Potong Dana Insentif 10-30 Persen Demi Kebutuhan Pimpinan Daerah juga Kepala BPPD

Kertasleces.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pembangunan perkara dugaan korupsi sebagai pungutan liar (pungli) dari dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari 11 orang yang digunakan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (25/1/2024), KPK baru menetapkan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan tindakan hukum ini berkaitan dengan perolehan pajak BPPD Sidoarjo senilai Mata Uang Rupiah 1,3 triliun. Atas perolehan itu aparatur sipil negara (ASN) yang digunakan bertugas dalam BPPD akan mendapatkan intensif.

“SW (Siska) selaku Kasubag Umum juga Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut. Pemotongan dan juga penerimaan dari dana insentif dimaksud di dalam antaranya untuk keinginan Kepala BPPD juga Pimpinan Daerah Sidoarjo,” kata Ghufron ketika mengadakan konferensi pers di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Awal Minggu (29/1/2024).

Adanya pemotongan itu disampaikan Siska secara lisan untuk para ASN pada banyak kesempatan. Siksa juga melarang hal yang dimaksud dibahas di tempat WhatsApp.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap proses pembuatan perkara dugaan korupsi dalam bentuk pungutan liar (pungli) dari dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Daerah Sidoarjo, Jawa Timur. (Suara.com/Yaumal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap proses pembuatan tindakan hukum dugaan korupsi berbentuk pungutan liar (pungli) dari dana intensif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Sidoarjo, Jawa Timur. (Suara.com/Yaumal)

“Besaran potongan yaitu 10 persen sampai dengan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima,” ujar Ghufron.

Selanjutnya, setiap pegawai menyerahkan uang insentif merek yang dipotong, secara tunai untuk terhadap tiga bendahara bidang pajak tempat juga bagian sekretariat yang digunakan telah terjadi ditunjuk.

“Khusus pada tahun 2023, SW (Siksa) mampu mengakumulasi potongan serta penerimaan dana insentif dari para ASN beberapa sekitar Rp2,7 miliar,” terang Ghufron.

Pada ketika dijalankan operasi tangkap tangan, terhadap Siska dan juga 10 orang lainnya, KPK menemukan bukti merupakan uang tunai Mata Uang Rupiah 69,9 juta.

“Besaran uang Rp69,9 jt yang mana diterima SW (Sika) akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran lalu pendalaman lebih besar lanjut,” kata Ghufron.

Sejauh ini, belaka Siska yang digunakan dijadikan tersangka. KPK menjamin akan menjerat pihak lain yang diduga terlibat.

Atas perbuatannya, Siska dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah lama diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button