Bisnis

Pelaku Usaha juga UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Kertasleces.co.id – Para tukang jualan dari PKL hingga UMKM wajib memiliki sertifikat halal untuk barang yang dimaksud mereka jual. Batas waktu untuk memperoleh sertifikat yang disebutkan adalah tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan yang tersebut tercantum pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 kemudian peraturan turunannya.

Terdapat minimal tiga kategori item yang mana harus bersertifikat halal, yaitu makanan kemudian minuman, substansi baku juga tambahan pangan, lalu hasil hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Sanksi yang tersebut diberikan sanggup merupakan peringatan tegas tertulis, denda administratif, hingga pencabutan item dari peredaran. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang tersebut tercantum pada Peraturan pemerintahan Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama memacu pelaku usaha untuk segera mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal mempunyai peran penting di mendirikan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan juga meningkatkan daya saing bisnis.

Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang diambil dari situs kemenag.go.id.

  1. Buat akun SIHALAL dalam ptsp.halal.go.id.
  2. Ajukan sertifikat halal dengan memilih opsi “Self Declare” juga masukkan kode fasilitasi.
  3. Verifikasi serta validasi akan dijalankan oleh Pendamping Proses Barang Halal (PPH).
  4. Dokumen akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Garansi Layanan Halal (BPJPH).
  5. BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
  6. Dilakukan Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
  8. Unduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Berikut adalah biaya layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro juga Kecil (UMK):

1. Opsi Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Gratis

*) Biaya pendaftaran dan juga penentuan kehalalan item sebesar Rp300.000 akan ditanggung oleh APBD/APBN kemudian prasarana Lembaga Negara/Swasta.

2. Layanan Reguler:

Pendaftaran dan juga penentuan kehalalan produk: Rp300.000
Biaya pemeriksaan kehalalan produk-produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000

Related Articles

Back to top button