Nasional

Pengamat Kuliti Pernyataan Presiden Boleh Kampanye Dan Memihak: Tegaskan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran

Kertasleces.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan presiden kemudian menteri boleh kampanye juga memihak di tempat Pilpres lalu Pemilihan Umum 2024 asalkan bukan menggunakan infrastruktur negara.

Pengamat Politik Trias Politika Strategi, Agung Baskoro menilai pernyataan Jokowi yang dimaksud dapat dibaca oleh kalangan elite sebagai upaya menegaskan bahwa presiden serta sebagian besar menterinya mengupayakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Mengingat Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres Prabowo merupakan putra sulung daripada Jokowi.

“Pernyataan Presiden ini dapat dilihat pada dua aspek. Pertama, bagi elite, ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga sebagian besar menteri membantu Prabowo-Gibran,” kata Agung terhadap Suara.com, Rabu (24/1/2024).

Sementara bagi publik, kata Agung, pernyataan Jokowi itu menguji seberapa besar komitmen serta konsisten presiden untuk bukan menggunakan infrastruktur lalu menggerakkan aparatur negara pada meraih kemenangan Prabowo-Gibran.

“Kedua, bagi publik, arahan ini sanggup menguji komitmen presiden terhadap profesionalitas beliau sebagai presiden. Apakah konsisten untuk tiada menggunakan sarana negara atau melakukan mobilisasi aparat di meraih kemenangan Prabowo-Gibran,” katanya.

Sebelumnya Jokowi memberikan pernyataan persoalan presiden serta menteri boleh kampanye juga memihak. Ini adalah sebelumnya disampaikan usai dirinya menyaksikan acara serah terima pesawat C130J Super Hercules A-1344 di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) pagi.

Acara yang dimaksud turut dihadiri Menteri Keamanan (Menhan) Prabowo Subianto yang tersebut juga merupakan capres pendamping Gibran.

Jokowi menjelaskan bahwa setiap orang miliki hak untuk memihak serta berkampanye dalam Pilpres juga Pemilu. Termasuk presiden juga menteri.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons pertanyaan terkait adanya menteri yang mana terjun menjadi regu sukses salah satu pasangan capres-cawapres.

“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sejenis saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi.

Meski dapat mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.

“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat umum sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana meyakinkan tak ada konflik kepentingan pejabat negara yang mana terlibat kampanye.

“Itu hanya yang digunakan mengatur itu semata-mata tiada boleh menggunakan infrastruktur negara,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button