Bisnis

Pengusaha Protes Revisi Aturan PLTS Atap, Ekonom: Mereka Hanya Pikirkan Bisnis

Kertasleces.co.id – Rencana pemerintah untuk merevisi aturan main tentang penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menuai menentang dari beberapa pihak. Salah satunya, para entrepreneur yang dinilai bukan mampu melakukan jual beli listrik.

Menggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai, membantah pengusaha perusahaan berhadapan dengan revisi Peraturan Menteri Nomor 26/2021 tentang PLTS Atap hanya sekali berdasarkan kepentingan industri semata, tanpa mempedulikan nasib Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).

“Mereka belaka mementingkan bisnisnya saja. Padahal apabila pasal yang disebutkan masih ada, negara menanggung beban APBN yang digunakan relatif berat,” ucapannya di area Ibukota Indonesia yang digunakan dikutip, Rabu (21/2/2024).

Baca Juga
Segini Gaji dan juga Tunjangan AHY Jika Dilantik Jadi Menteri

Marwan juga memandang, alasan keberatan yang digunakan disampaikan pengusaha-pengusaha itu tiada cukup berdasar.

“Banyak dari merek menyampaikan alasan bahwa revisi aturan yang dimaksud akan menyurutkan minat pemasang PLTS Atap hingga memperlambat langkah transisi energi. Hal ini tidak ada ada hubungannya. Jauh panggang dari api,” imbuh dia.

Menurut Marwan, pemasang PLTS Atap rata-rata untuk memenuhi keperluan rumahan dan juga tak untuk berbisnis dengan negara.

“Alasan yang digunakan disampaikan itu sangat jauh. Kecuali, bagi mereka yang ingin berniat berjualan listriknya ke negara melalui jaringan kemudian transmisi milik negara. Itu yang tersebut tidak ada boleh,” jelas dia.

Pada revisi aturan yang digunakan telah disetujui otoritas paparnya, masih membolehkan rakyat memasang PLTS Atap.

“Tidak ada larangan. Jadi pasang cuma kalau memang sebenarnya berminat menikmati listrik yang tersebut dibangkitkan dari solar panel atau yang mana lebih banyak dikenal sebagai energi baru terbarukan,” beber dia.

Untuk itu, bagi pemasang PLTS Atap sanggup menakar sendiri keperluan listriknya agar tidaklah terbuang sia-sia. Selain tiada mempedulikan APBN, paparnya, skema jual beli (ekspor-impor) listrik dengan negara itu juga berisiko mengerek tarif listrik.

“Karena listrik bercampur dengan listrik yang dimaksud dibangkitkan oleh negara. Kalau sudah ada begitu, gimana warga kecil yang mana selama ini menikmati tarif yang digunakan masih disubsidi oleh negara,” kata dia.

Marwan berharap, aturan yang mana telah lama disetujui oleh pemerintahan segera diundangkan untuk menggantikan peraturan menteri yang berisiko merugikan negara tersebut.

Selain berbagai masalah-masalah yang disebutkan di dalam atas, tambah dia, intermintensi atau ketidakandalan cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkitan listrik dari tenaga surya oleh sebab itu pemasang atau pengusaha perusahaan PLTS atap tidaklah bisa saja meyakinkan durasi paparan matahari sehingga pasokan listrik menjadi tidaklah andal.

Related Articles

Back to top button